Suararakyat.info.Jakarta –Sejumlah elemen dari Gerakan Solidaritas Nasional Rumah Besar Relawan RBPG.08 Suara Milik Rakyat, menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Desa Sampali, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka membentuk Tim Investigasi Tragedi Sampali, yang menyoroti aspek ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi yang terguncang akibat praktik penggusuran brutal yang diduga melibatkan kolaborasi penguasa lokal dan mafia tanah oligarki.
“Ini bukan sekadar penggusuran. Ini adalah pembantaian nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia,” ungkap Dr. Bernard dalam konferensi pers bersama di Jakarta.minggu (8/6/2025)
Dibalik Megaproyek CitraLand: Penderitaan Rakyat yang Tak Terdengar
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Proyek pembangunan The New Satellite City CitraLand yang diklaim membawa kemajuan dan modernitas, justru menimbulkan luka mendalam bagi ribuan warga yang telah mendiami kawasan eks-HGU PTPN II selama lebih dari 65 tahun. Ribuan hektar tanah yang dahulu dikenal sebagai kawasan RSU Eks Tembakau Deli kini dikuasai oleh proyek-proyek raksasa seperti Sinar Mas Group, Citraland, dan hotel-hotel elite seperti JW Marriott.
“Seperti di PIK 2, seperti di Rempang, seperti di Sampali: yang dikorbankan selalu rakyat kecil. Ini pola kolonial gaya baru. Ini wajah kapitalisme predator,” ujar Rusman Pinem, dengan nada geram.
Dampak Sosial Ekonomi: Idul Adha yang Lesu Darah
Salah satu indikator konkret keterpurukan ekonomi rakyat tampak saat menjelang Hari Raya Idul Adha. Di berbagai daerah, masjid-masjid sepi dari hewan kurban. Warga yang biasanya mengandalkan sistem iuran RT/RW kini bahkan tak sanggup membeli kambing kurban. Daging kurban yang dibagikan pun hanya dalam potongan kecil, dibungkus plastik, didorong dengan gerobak ke rumah-rumah warga.
Yang lebih menyedihkan, banyak warga mengeluh hanya mendapatkan “angin doang” tak mendapat bagian daging. Beberapa daerah bahkan mematok tarif “upah dorong” distribusi daging kurban antara Rp15.000 hingga Rp35.000. Ironis, dalam sebuah negeri yang katanya makmur, rakyat harus membayar untuk mendapatkan hak solidaritas sosial tahunan.
Indonesia Darurat Sosial-Ekonomi: PHK Massal dan Bangkrutnya Industri
Pasca-COVID-19, manajemen negara tampak semakin kacau. Negara kaya ini justru terpuruk akibat korupsi di segala lini, terutama di BUMN. Masyarakat mengeluh, bansos tak menyentuh sasaran, dan utang terus menumpuk. Investor asing pun mulai kehilangan kepercayaan.
Kasus terbaru adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di PT. Sritex yang memecat ribuan karyawan tanpa solusi perlindungan hukum. Fenomena serupa terjadi di berbagai sektor industri yang kini gulung tikar karena daya beli masyarakat jatuh, distribusi logistik terganggu, dan krisis bahan baku akibat ketergantungan pada impor.
Solusi Bukan Retorika: Membangkitkan Jiwa Kesatria dan Kepemimpinan Tulus
Tim investigasi dan para tokoh masyarakat menegaskan, solusi tidak cukup dengan jargon dan retorika. Diperlukan kepemimpinan yang mengakar pada integritas, semangat pengabdian, dan ketegasan memberantas korupsi. Hanya dengan jiwa patriotik dan kepemimpinan seperti generasi ’45, mimpi Indonesia Emas 2045 bisa terwujud.
“Kita butuh kepemimpinan yang berpihak pada rakyat, bukan pengusaha rakus. Kita harus kembali pada cita-cita Bung Karno dan Bung Hatta: kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir elite,” tegas Bunda Farida.
Mereka menyerukan agar Presiden H. Prabowo Subianto segera melakukan kajian komprehensif terkait penyebab kelesuan ekonomi rakyat, PHK massal, serta korupsi dalam tata kelola negara. Menurut mereka, jika ekonomi rakyat bawah tidak digairahkan segera, maka bangsa ini akan terus jatuh dalam jurang stagnasi dan krisis multidimensi.
(Dr.Bernard)
