Suararakyat.info.Riau– Keresahan semakin meluas di kalangan masyarakat tempatan akibat operasional pabrik milik PT Sawit Inti Mandiri (PT SIM) yang terletak di salah satu desa di Riau. Dalam dialog aspiratif yang digelar hari ini, sejumlah keluhan dan dugaan pelanggaran mengemuka, memperlihatkan potret buram relasi antara perusahaan besar dan masyarakat lokal yang seharusnya menjadi prioritas penerima manfaat.kasus tersebut terungkap setelah pencemaran limbah pabrik. Yang mengakibatkan ribuan ikan mati.
Sejumlah aspirasi yang disampaikan warga menyentuh isu ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial perusahaan, serta dugaan praktik penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Berikut beberapa poin penting yang terungkap dalam pertemuan tersebut:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
1. CSR Tak Pernah Tersalur
Hingga saat ini, masyarakat belum pernah menerima bantuan dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT SIM. Padahal, keberadaan pabrik yang berdiri di atas tanah desa jelas memberi dampak sosial dan lingkungan yang signifikan.
2. Tenaga Kerja Lokal Dikesampingkan
Masyarakat juga menyuarakan kekecewaan terhadap penolakan permohonan kerja dari serikat pekerja lokal, dalam hal ini SPSI desa setempat. Ironisnya, pekerjaan di sektor bongkar muat justru diberikan kepada pihak-pihak luar yang diduga bekerja secara ilegal dan tidak tercatat di Dinas Tenaga Kerja.
3. Operasi Belum Resmi, Sudah Komersial
Pabrik tersebut diketahui masih dalam tahap uji coba dan belum diresmikan secara resmi. Namun, sudah berani membuka Delivery Order (DO) untuk umum, yang mengundang tanda tanya besar terkait kepatuhan terhadap prosedur operasional yang sah.
4. Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi
Fakta yang paling mencolok adalah terkait pasokan bahan bakar. Meski seharusnya menggunakan BBM industri, terdapat dugaan bahwa pabrik tersebut turut mencampurkan BBM non-subsidi dalam operasionalnya. Sumber terpercaya menyebut bahwa hanya sekitar 20% BBM industri yang digunakan, sedangkan sisanya berasal dari BBM non-subsidi, yang dilansir oleh mobil tangki dari Pekanbaru.
Lebih mencengangkan lagi, muncul dugaan bahwa sejumlah tokoh desa, termasuk kepala desa dan beberapa Ninik Mamak, menerima gaji bulanan dari perusahaan tersebut. Jika benar, hal ini menandakan adanya konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keberpihakan mereka terhadap keluhan masyarakat.
Seorang warga yang enggan disebut namanya menyatakan, “Kami tidak anti-investasi. Tapi kalau kehadiran perusahaan hanya menyisakan kesenjangan dan ketidakadilan, untuk apa ada pabrik di tengah-tengah kami,”.ungkapnya salah satu warga dengan nada kesal (3/6/2025)
Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk turun tangan mengaudit aktivitas pabrik tersebut, memverifikasi dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan penyalahgunaan BBM, serta meninjau ulang izin operasional pabrik yang belum rampung namun sudah menjalankan kegiatan komersial.
Fenomena ini menyoroti urgensi pembenahan sistem pengawasan investasi di daerah. Tanpa kontrol ketat dan keberpihakan kepada masyarakat, investasi besar hanya akan menjadi mesin penindas baru atas nama pembangunan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum terkonfirmasi oleh awak media di lapangan.. Bersambung
(Athia)
