Suararakyat.info.Jakarta– Dalam menghadapi realitas ekonomi global yang kian terpuruk, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jenderal H. Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan besar pada semester awal tahun 2025. Ancaman krisis global, devaluasi ekonomi, dan ketimpangan sosial-politik menjadi sorotan para tokoh nasional, akademisi, serta aktivis rakyat.(13/4/2025)
180 Hari Kepemimpinan Prabowo-Gibran: Ujian Ketahanan Nasional
Menurut Prof. Dr. Henry Jayadi Pandiangan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI), fluktuasi ekonomi dan tekanan global telah mengakibatkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal pasca Lebaran, yang memicu lesunya semangat wirausaha dan daya tarik investasi asing. Negara-negara seperti Vietnam kini lebih unggul dalam menarik investor berkat kebijakan perizinan satu pintu dan tenaga kerja murah yang stabil tanpa tekanan aksi demonstrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Vietnam menawarkan kenyamanan berusaha. Jika Indonesia tidak segera membuka terobosan besar lewat kepemimpinan yang patriotik, maka kita bisa bangkrut,” tegas Henry Pandiangan.
Ketahanan Pangan dan Trisakti: Kembali ke Akar Swasembada
Bunda Tiur Simamora menegaskan pentingnya kembali kepada semangat perjuangan “Bambu Runcing 45” dan Trisakti Bung Karno—berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi, politik, dan kebudayaan. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo fokus pada program ASTA CITA, terutama dalam membangun kembali ketahanan dan swasembada pangan.
“Dengan ketersediaan 3 juta hektar lahan produktif, Indonesia bisa bangkit jika pemerintah berani mengambil alih HGU sawit yang ilegal dan mengalihfungsikannya menjadi pertanian desa mandiri,” ujarnya.
Hukum, Mafia, dan Tantangan Penegakan Keadilan
Isu hukum juga menjadi perhatian utama. Banyak kasus korupsi, perampasan tanah, dan pembajakan keuangan rakyat yang belum terselesaikan, seperti kasus AMAI Bogor yang merugikan 3.000 nasabah lebih dari Rp350 miliar. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya hukum yang berpihak kepada rakyat kecil dan bukan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.
Dr. Bernard, Ketua DPP GAKORPAN, menyesalkan banyaknya oknum pejabat daerah yang tidak menjalankan amanah Presiden. Ia menyerukan adanya evaluasi menyeluruh dengan pendekatan disiplin dan etos kerja militer, seperti program reatreat Akmil.
Isu Pertambangan Ilegal dan Kerusakan Lingkungan
Suara rakyat juga menyoroti maraknya PETI (Pertambangan Tanpa Izin) yang merusak lingkungan dan melumpuhkan ekosistem. Banyak jalan rusak akibat aktivitas pertambangan tak terkendali, bahkan viral di media sosial karena masyarakat menanam padi dan ikan lele di lubang jalan. Ini adalah bentuk kritik atas lemahnya pengawasan dan kontrol hukum di tingkat daerah.
Menarik Kembali Kepercayaan Investor
Indonesia pernah unggul dalam industri dirgantara dan militer semasa Soeharto dan BJ Habibie. Kini, Presiden Prabowo diharapkan mendorong kembali industri strategis ini sebagai daya tarik investasi asing. Dengan sistem regulasi yang kondusif dan hukum yang tegas terhadap mafia dan premanisme birokrasi, Indonesia bisa menjadi magnet investasi dunia.
Generasi Muda dan Indonesia Emas 2045
Terakhir, perhatian juga diarahkan kepada 27 juta pengangguran dan 7 juta lulusan baru setiap tahun. Program pelatihan keterampilan (BLK, kursus, dan pelatihan kerja) harus ditingkatkan agar lulusan sekolah tidak hanya bercita-cita menjadi buruh, tetapi pengusaha sukses yang mampu bersaing di pasar global.
“Ayo bangkitkan semangat pemuda Indonesia untuk menjadi macan Asia. Jangan cepat puas. Indonesia harus jadi negara maju, adil dan sejahtera,” tegas para tokoh dalam solidaritas nasional.
Penutup: Prabowo, Harapan Bangsa
Melalui visi ASTA CITA, Presiden Prabowo Subianto diyakini memiliki kekuatan besar untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran. Namun, sinergi antar lini pemerintahan, dukungan rakyat, penegakan hukum, serta strategi ekonomi yang progresif adalah kunci untuk memastikan cita-cita Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud.
(Dr.Bernard)
