Suararakyat.info.Jakarta – Di era demokrasi modern, pemimpin formal lahir melalui proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan umum (Pemilu). Namun, dalam proses kontestasi tersebut, kekuatan partai politik dan modal (capital) sering kali menjadi faktor dominan yang menentukan hasilnya.
Pemilihan pemimpin tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada kepatutan dan kompetensi, tetapi lebih kepada siapa yang memiliki kekuatan politik dan finansial. Fenomena ini menciptakan demokrasi yang berbasis kesepakatan (yassimaturuseng), di mana aspek kepatutan bukan menjadi prioritas utama.01/03/2025
Melihat kondisi ini, muncul pemikiran untuk menghidupkan kembali pemimpin-pemimpin panutan atau pemimpin informal di masyarakat, seperti Matoa, Sulewatang, Gallareng, dan Tau Pabbicara. Mereka adalah figur yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, berperan sebagai penuntun masyarakat, dan dihormati karena kebijaksanaan serta kepemimpinannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sayangnya, keberadaan para pemimpin panutan ini semakin terpinggirkan akibat kurangnya pemahaman dari para pejabat publik yang berkuasa saat ini. Mereka tidak diberdayakan secara maksimal, meskipun memiliki pengaruh besar dalam menjaga nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat.
Dengan kondisi politik yang semakin didominasi oleh kekuatan modal dan kepentingan kekuasaan, muncul urgensi untuk mengembalikan peran pemimpin-pemimpin informal ini. Mereka dapat menjadi simbol kepemimpinan berbasis nilai, moral, dan budaya, yang tidak hanya mengandalkan kekuatan politik semata.
(han/fiam)
