Kota Sorong Papua Barat Daya – Tragedi pembunuhan di Kabupaten Tambrauw tidak hanya menyisakan duka, tetapi juga memicu kekhawatiran nakes terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya, Rabu (18/3/2026).
Peristiwa yang terjadi di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama, pada Senin (16/3/2026) tersebut memicu reaksi tegas dari berbagai organisasi profesi kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.
Mereka menilai kejadian ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga ancaman serius terhadap keberlangsungan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan rawan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah organisasi profesi yang tergabung, di antaranya Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), bersama elemen tenaga kesehatan lainnya, menyampaikan sikap resmi dalam sebuah aksi yang digelar di halaman RSUD Sele Be Solu
Pernyataan tersebut dibacakan oleh Ketua IDI Kota Sorong, dr. Felix Duwit, dan ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, hingga tokoh-tokoh masyarakat di Papua Barat Daya.
Dalam sikapnya, organisasi profesi menegaskan bahwa tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kemanusiaan yang seharusnya mendapatkan perlindungan penuh, bukan justru menjadi korban kekerasan.
Mereka secara tegas mengutuk tindakan brutal yang terjadi serta mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian tersebut.
Selain itu, mereka menekankan pentingnya jaminan keamanan yang nyata dari pemerintah dan aparat TNI-Polri, terutama bagi tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan tingkat risiko tinggi, Tanpa kepastian keamanan, pelayanan kesehatan di daerah tersebut dikhawatirkan akan terganggu bahkan terhenti.
Organisasi profesi juga menyampaikan rencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan tenaga kesehatan di wilayah rawan konflik, termasuk kemungkinan relokasi apabila situasi tidak kondusif. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk melindungi keselamatan para tenaga medis.
Lebih jauh, mereka mengingatkan bahwa dampak dari insiden ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga korban atau tenaga kesehatan, tetapi juga oleh masyarakat luas yang bergantung pada layanan kesehatan. Jika rasa aman tidak segera dipulihkan, akses pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya berpotensi mengalami penurunan signifikan.
Aksi penyampaian pernyataan sikap tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, yang menerima langsung aspirasi para tenaga kesehatan. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah konkret guna memastikan keamanan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil.
Melalui pernyataan ini, komunitas tenaga kesehatan Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk tetap melayani masyarakat, sembari berharap adanya perlindungan nyata agar tugas kemanusiaan dapat dijalankan tanpa ancaman.
Penulis : Leonardo
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Suara Rakyat Info
