SUARARAKYAT.info || PASURUAN – Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah kembali memantik respons keras dari kalangan mahasiswa. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pasuruan Raya secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap yang menyoroti ketumpulan diplomasi internasional dalam merespons krisis kemanusiaan, khususnya yang menimpa rakyat Palestina.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Rabu (4/3), perwakilan BEM Pasuruan Raya, Qais Zauqi, menyampaikan kritik tajam terhadap mekanisme perdamaian global yang dinilai gagal menjalankan mandat moral dan hukumnya. Ia menegaskan bahwa berbagai forum internasional yang seharusnya menjadi penjaga stabilitas dunia justru menunjukkan inkonsistensi dalam menegakkan prinsip keadilan universal.
Menurut Qais, lembaga-lembaga internasional seperti United Nations beserta organ-organ pendukungnya, termasuk Dewan Keamanan, belum mampu menunjukkan sikap tegas dan objektif dalam menghentikan kekerasan yang berdampak luas terhadap warga sipil. Ia menyebut adanya standar ganda dalam penerapan resolusi dan penegakan hukum internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami melihat adanya ambiguitas dalam narasi ‘keamanan’ yang sering digaungkan. Keamanan tidak boleh dipahami secara sepihak atau dijadikan legitimasi atas tindakan represif. Keamanan sejati harus berdiri di atas fondasi keadilan dan pengakuan hak menentukan nasib sendiri bagi setiap bangsa,” ujar Qais.Selasa (4/3/2026)
Kritik atas Narasi Keamanan Global
BEM Pasuruan Raya menilai bahwa konsep keamanan yang berkembang dalam percaturan geopolitik global sering kali direduksi menjadi sekadar stabilitas politik dan kepentingan strategis negara-negara besar. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut kerap mengabaikan dimensi kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Qais menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, termasuk yang diatur dalam Konvensi Jenewa, seharusnya menjadi rujukan utama dalam merespons konflik bersenjata. Perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, tenaga medis, serta infrastruktur sipil adalah mandat yang tidak bisa dinegosiasikan dalam kondisi apa pun.
“Perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi yang melanggengkan ketimpangan. Jika pelanggaran HAM yang bersifat sistematis tidak mendapatkan akuntabilitas, maka forum internasional akan kehilangan legitimasi moralnya di mata publik global,” tambahnya.
BEM juga menilai bahwa kegagalan komunitas internasional dalam menghentikan kekerasan berpotensi memperpanjang siklus konflik dan memperdalam krisis kemanusiaan. Ketika resolusi-resolusi tidak dijalankan secara konsisten, maka hukum internasional berisiko dipersepsikan sebagai instrumen politik, bukan sebagai norma universal.
Empat Tuntutan untuk Pemerintah Indonesia
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual, Aliansi BEM Pasuruan Raya merumuskan empat poin tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Pertama, mereka mendesak pemerintah untuk tetap konsisten menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Kedua, mereka menyerukan redefinisi konsep keamanan dalam diplomasi luar negeri Indonesia. Keamanan, menurut mereka, harus dipahami sebagai perlindungan menyeluruh terhadap hak asasi manusia dan keselamatan warga sipil, bukan semata-mata stabilitas geopolitik.
Ketiga, BEM Pasuruan Raya mendorong evaluasi kritis terhadap efektivitas keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Mereka menilai perlu ada langkah diplomasi yang lebih progresif dan berani dalam menyuarakan kepentingan kemanusiaan global.
Keempat, mahasiswa mengajak civitas akademika dan masyarakat luas untuk mengedepankan kajian rasional berbasis data serta analisis geopolitik yang objektif, agar sikap solidaritas tidak berhenti pada simbolisme, melainkan bertransformasi menjadi advokasi yang substantif.
Mahasiswa dan Tanggung Jawab Intelektual
Dalam pernyataan penutupnya, BEM Pasuruan Raya menegaskan komitmen untuk terus mengawal isu geopolitik internasional sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual mahasiswa. Mereka memandang bahwa diam terhadap krisis kemanusiaan sama dengan membiarkan ketidakadilan berlangsung tanpa kontrol moral.
Sikap ini sekaligus menegaskan peran mahasiswa sebagai kekuatan moral (moral force) dan kontrol sosial (social control) dalam sistem demokrasi. Bagi mereka, solidaritas terhadap Palestina bukan sekadar isu luar negeri, melainkan refleksi konsistensi nilai kemanusiaan yang bersifat universal.
Dengan meningkatnya eskalasi di Timur Tengah dan belum terlihatnya solusi politik yang komprehensif, suara-suara kritis dari kampus seperti yang disampaikan BEM Pasuruan Raya menjadi pengingat bahwa diplomasi internasional harus kembali pada prinsip dasarnya: melindungi martabat manusia tanpa kecuali.
Sumber: M Ubaidillah Abdi
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
