SUARARAKYAT.info||KUANTAN SINGINGI – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Kuantan Singingi, Rowandri mendesak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Riau Irjen Pol Hery Heriawan dan segera mencopot Kapolres Kuansing, AKBP R. Ricky Pratidiningrat.
Desakan ini muncul akibat dinilainya kinerja Kapolda Riau dan Kapolres Kuansing yang gagal menjalankan tugas secara profesional dan tidak menunjukkan hasil signifikan dalam penanganan sejumlah kasus besar di wilayah hukum Kuansing.
Menurut Rowandri, lambatnya pengungkapan kasus yang menonjol itu menjadi bukti lemahnya kinerja aparat penegak hukum di Kuansing, di antaranya kasus pembunuhan di Pucuk Rantau yang hingga kini belum tuntas, serta kasus perusakan mobil dinas kepolisian dan penganiayaan terhadap seorang wartawan saat penertiban aktivitas PETI di Kecamatan Cerenti yang belum menunjukkan perkembangan berarti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini sudah di luar batas kewajaran. Masyarakat butuh keadilan dan rasa aman, tapi yang muncul justru ketidakpastian hukum. Kami menilai Kapolda Riau dan Kapolres Kuansing gagal total dalam menjalankan amanahnya,” tegas Rowandri, selasa (21/10/2025).
Ia menambahkan, kejadian perusakan mobil dinas dan penganiayaan wartawan bukan perkara kecil.
Kejadian itu terjadi di depan publik dan bahkan terekam video, namun hingga kini para pelaku belum berhasil diamankan. Kondisi tersebut, kata Rowandri, menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Kuansing.
“Jika aparat tak mampu melindungi jurnalis dan aset negara, lalu siapa lagi yang bisa rakyat harapkan? Ini bentuk krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum di Kuansing,” ujarnya dengan nada keras.
JMSI Kuansing, lanjut Rowandri, akan segera mengirimkan surat resmi kepada Kapolri untuk mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kapolres Kuansing.
Ia menilai, pergantian pimpinan adalah langkah strategis untuk mengembalikan wibawa institusi kepolisian dan memulihkan kepercayaan publik.
“Kapolri jangan tutup mata. Riau dan Kuansing butuh penegak hukum yang berani, tegas, dan profesional. Bukan hanya omon-omon dan sibuk dengan pencitraan,” pungkasnya.
Dengan desakan keras dari organisasi pers ini, publik kini menunggu langkah konkret dari Kapolri dalam menanggapi kegelisahan masyarakat atas penegakan hukum yang dinilai mandek di bumi Kuantan Singingi
Catatan Redaksi:
Sebagai media yang menjunjung tinggi prinsip independensi dan keberimbangan, redaksi membuka ruang hak jawab bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Athia)
