SUARARAKYAT.info||Sukabumi – Jabar Istimewa, Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi, Ns. Asep Aripin, S.Kep., SH, menyampaikan harapan yang pasti kepada pemerintah daerah agar segera menyikapi surat edaran Gubernur Jawa Barat yang menyoroti peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Saya berharap pemerintah daerah agar segera menyikapi surat edaran Gubernur, agar rumah sakit yang ada di Kabupaten Sukabumi bisa menjalankan surat edaran tersebut dengan penuh kepastian,” ujar Asep Aripin, menegaskan komitmennya terhadap hak kesehatan masyarakat Indonesia. Minggu (19/10/2025)
Di pasal 34 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hak kesehatan atas kesehatan ini juga di atur dalam undang – Undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan.
Surat edaran yang dimaksud diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 27 Maret 2025, dengan nomor 32/KS.01.02.04/DINKES, berisi instruksi kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pelayanan RSUD di wilayah masing-masing.
Dalam surat tersebut, Gubernur menekankan dua poin utama:
Seluruh masyarakat Jawa Barat yang berobat ke RSUD harus dilayani dengan baik dan tidak boleh ditolak dengan alasan apapun, termasuk untuk jenis penyakit yang tidak dijamin oleh BPJS, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pasien yang telah mendapatkan layanan atau dirawat di RSUD tidak boleh ditahan atau dilarang pulang karena alasan pembiayaan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC).
Gubernur juga menegaskan bahwa rekonsiliasi data dan pembiayaan antara pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi akan dilakukan untuk mendukung kepesertaan BPJS masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Asep Aripin menyatakan bahwa Karang Taruna Kabupaten Sukabumi mendukung penuh, siap membantu, dan mengawal program pemerintah pusat, provinsi, dan daerah yang bersifat pro-rakyat. Ia menekankan bahwa semangat sosial dan keberpihakan kepada masyarakat adalah prinsip utama yang harus dijalankan oleh seluruh pengurus Karang Taruna.
“Arahan Ketua Umum Karang Taruna Nasional, Budi Djiwandono, sangat jelas: seluruh pengurus Karang Taruna se-Indonesia harus mempunyai prinsip berjiwa sosial, hadir nyata membantu pemerintah, dan harus ada di tengah masyarakat,” tegas Aripin.
Arahan tersebut juga tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, khususnya Pasal 2 poin C, yang menegaskan peran aktif Karang Taruna dalam mendukung program sosial pemerintah.
“Dalam hal ini saya berharap ada pernyataan sikap resmi tentang surat edaran Gubernur tersebut,” tutup Aripin, menandaskan pentingnya komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil dan bermartabat.
Semangat Sukabumi Mubarokah dan Jabar Istimewa tercermin dalam seruan ini—bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya soal sistem, tetapi tentang martabat dan keberpihakan kepada rakyat. Tokoh-tokoh muda seperti Asep Aripin yang biasa di panggil AA Aripin menjadi pengingat bahwa suara pemuda adalah suara nurani, dan bahwa keadilan sosial harus hadir di ruang-ruang pelayanan publik.
(Hs/Matsos)
