Kota Sorong Papua Barat Daya — Fraksi Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)Kota Sorong, menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan tahapan krusial dalam siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rapat pleno XIV paripurna XXII pendangan umum Fraksi terhadap LPJ APBD Walikota Sorong tahun 2024 Kota Sorong pada. Jumat (12/09/2025).
Fraksi Golkar David Hehanusa menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
dokumen pertanggungjawaban yang diajukan Pemerintah Kota Sorong harus mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi keuangan, capaian program prioritas, serta kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2024. Proses pembahasan juga diharapkan berlangsung terbuka, objektif, dan berbasis kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah.”Ujar David
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Fraksi Golkar akan memberi catatan, evaluasi, dan saran, baik terkait administrasi, keuangan, maupun pelaksanaan program strategis. Semua ini demi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab, berintegritas, dan berpihak pada masyarakat,” tegas David Hehanussa Sekretaris Fraksi Golkar dalam penyampaian pandangan umum pada rapat pleno XIV paripurna XXII.
Dalam pandangan resminya, Fraksi Golkar mengurai sembilan poin penting yang menjadi fokus pengawasan.
Kualitas laporan keuangan daerah yang harus memenuhi prinsip relevansi, keandalan, keterbandingan, dan kemudahan dipahami. Laporan tidak boleh sekadar rapi secara administratif, tetapi juga jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pentingnya verifikasi materi laporan dengan kondisi riil di lapangan.
Fraksi Golkar menegaskan penolakan terhadap validasi berbasis dokumen semata, sebab angka dan program harus benar-benar terbukti manfaatnya bagi masyarakat.
raksi Golkar akan menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap OPD, khususnya terkait akurasi pelaporan, strategi pencapaian target, serta kontribusi riil terhadap pembangunan dan pelayanan publik.Perhatian diarahkan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Nilai SILPA yang tidak wajar dinilai bisa menjadi indikator perencanaan tidak optimal atau penundaan program.
Fraksi Golkar meminta hal ini diperiksa secara detail agar dana publik tidak sekadar tersisa tanpa manfaat nyata.
Terkait pengelolaan aset daerah, Fraksi Golkar menekankan perlunya pengawasan dan pengendalian yang ketat, mulai dari inventarisasi hingga pemanfaatan, agar aset benar-benar memberi manfaat bagi publik dan tidak menjadi beban keuangan.
Fraksi Golkar menyoroti tindak lanjut terhadap rekomendasi audit BPK RI yang dinilai belum sepenuhnya dijalankan. Komitmen menindaklanjuti rekomendasi dianggap sebagai ukuran keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola.
Pentingnya sinkronisasi RKPD dengan RPJMD agar kegiatan tahunan benar-benar menjadi turunan langsung dari strategi pembangunan jangka menengah daerah, bukan sekadar formalitas.
Fraksi Golkar menaruh perhatian khusus pada efektivitas pengelolaan anggaran sampah tahun 2024 yang dinilai besar namun hasilnya belum optimal. Penggunaan anggaran ini harus benar-benar berdampak pada kebersihan kota dan peningkatan layanan publik.
Fraksi Golkar menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen hutang dan piutang daerah. Catatan detail terkait pencatatan, penagihan, hingga potensi piutang tak tertagih harus diperjelas agar tidak merugikan fiskal daerah.
Sebagai penutup, Fraksi Golkar menegaskan bahwa setiap kritik, catatan, dan dorongan bukanlah untuk melemahkan, melainkan memperkuat tata kelola pemerintahan. Fraksi ini mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun tradisi keterbukaan, kemitraan, dan perbaikan berkelanjutan demi Kota Sorong yang lebih maju.
Kepercayaan publik harus dibayar dengan kerja keras, transparansi, dan komitmen nyata. Kami berharap langkah ke depan akan membawa Kota Sorong menjadi tanah harapan, dengan pemerintahan yang berintegritas dan masyarakat yang sejahtera.
