SUARARAKYAT.info|| Indragiri Hilir – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Indragiri Hilir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan media yang senantiasa menjalankan peran sebagai pengawas publik dalam hal publikasi pengelolaan aset pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi dengan media sangat penting karena dapat menjadi ruang kontrol sekaligus masukan konstruktif bagi kinerja pemerintah.kamis (4/9/2025)
“Di jabatan yang baru ini, kami membuka diri untuk menerima saran dan informasi sekecil apapun terkait pengelolaan barang milik daerah. Permasalahan aset bukan hanya terjadi di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, melainkan juga menjadi persoalan yang kompleks di banyak daerah,” ujarnya dalam keterangan pers.
Ia menyinggung bahwa berdasarkan catatan, terdapat 93 unit aset tetap berupa peralatan dan mesin yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pengguna barang. Dari laman resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, pemeriksaan rutin terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) termasuk pengelolaan keuangan dan aset daerah selalu dilakukan sebagai bagian dari akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BKAD, lanjutnya, terus berupaya menindaklanjuti temuan-temuan BPK tersebut. Salah satu langkah nyata adalah membentuk Tim Penertiban Barang Milik Daerah yang melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta instansi vertikal terkait. Tim ini bertugas menelusuri, menertibkan, sekaligus memastikan keberadaan aset yang selama ini belum tercatat atau belum ditemukan dengan baik.
Selain itu, BKAD juga telah melaksanakan apel kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat, dengan tujuan menginventarisir ulang kendaraan dinas di seluruh OPD. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari penelusuran aset daerah agar pengelolaan barang milik negara/daerah lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
“Seluruh langkah ini terus kami jalankan dengan koordinasi erat bersama Inspektorat. Setiap temuan BPK tidak boleh berhenti hanya sebagai catatan, tetapi harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret,” tambah Kepala BKAD.
Sikap tanggap dan terbuka dari Kepala BKAD mendapat apresiasi dari awak media yang hadir. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan santun, penuh keakraban, dan menunjukkan keseriusan dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih baik di Indragiri Hilir.
Dengan adanya komitmen ini, diharapkan pengelolaan aset daerah dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
(Syahwani)
