SUARARAKYAT.info|| Indragiri Hilir – Dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kembali mencuat, kali ini menyeret nama SD Negeri 012 Keritang Hulu, yang berlokasi di Jalan Lintas Timur, Keritang, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hasil pemeriksaan fisik dan penelusuran dokumen pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2024 menemukan adanya indikasi kuat manipulasi dalam belanja aset sekolah.kamis (28/8/2025)
Berdasarkan temuan, terdapat belanja pengadaan aset peralatan, mesin, dan aset tetap lainnya yang dilaporkan seolah-olah terealisasi, padahal faktanya tidak pernah dilaksanakan. Nilai pengadaan fiktif ini mencapai Rp91.476.000,00.
Lebih jauh, hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa total penggunaan Dana BOS senilai Rp260.598.000,00 tidak dapat diyakini kebenarannya. Angka fantastis ini menimbulkan dugaan adanya praktik penggelapan yang sistematis, sehingga membuka celah penyalahgunaan dana pendidikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pemeriksaan Barang Hanya Formalitas
Dari keterangan yang dihimpun, Kepala Sekolah SDN 012 Keritang Hulu diketahui berperan langsung dalam proses pembelian barang. Namun, ketika barang sampai di sekolah, Tim/Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa hanya melakukan verifikasi administratif tanpa pemeriksaan fisik yang sebenarnya.
Parahnya, untuk barang yang tidak pernah diterima sekolah, tim justru menandatangani Berita Acara Serah Terima seakan barang tersebut sudah ada. Proses ini bahkan tidak memiliki dokumentasi resmi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kelemahan Pengawasan Dinas Pendidikan
Kelemahan pengawasan juga terlihat di level Dinas Pendidikan Indragiri Hilir. Berdasarkan keterangan Kepala Dinas, tidak ada proses validasi mendalam saat penerbitan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) Tahun 2024.
Padahal, sesuai mekanisme, pengecekan dan validasi seharusnya dilakukan oleh Tim Rekonsiliasi dan Monitoring Dana BOS Satuan Pendidikan serta Tim Pelayanan dan Pembinaan Dana BOS SD yang sudah ditunjuk secara resmi.
Dugaan penyimpangan ini jelas melanggar aturan hukum yang berlaku.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah, dan pejabat yang menandatangani dokumen keuangan bertanggung jawab penuh atas kebenarannya.
Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 secara tegas melarang penggunaan Dana BOS untuk kepentingan pribadi, pembelian fiktif, hingga kegiatan yang tidak relevan dengan kebutuhan prioritas pendidikan.
Data temuan BPK tahun 2024
Dengan dasar hukum tersebut, apa yang terjadi di SDN 012 Keritang Hulu tidak hanya masuk kategori maladministrasi, tetapi juga berpotensi kuat sebagai tindak korupsi dana pendidikan.
Kepala Sekolah Bungkam
Sayangnya, hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Sekolah SDN 012 Keritang Hulu tidak dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan penggelapan ini. Pihak sekolah seolah bungkam, sementara masyarakat menunggu transparansi serta sikap tegas aparat penegak hukum.
Dana Pendidikan Rakyat Jadi Bancakan
Dana BOS seharusnya menjadi penyokong utama peningkatan mutu pendidikan, mulai dari pengadaan buku, sarana belajar, hingga kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN. Namun kenyataannya, kasus di Indragiri Hilir ini justru memperlihatkan betapa dana tersebut rawan dijadikan bancakan oleh oknum yang haus keuntungan pribadi.
Jika benar terbukti, maka tindakan ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merampas hak anak-anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
Kasus ini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dan pemerintah daerah: apakah dugaan penggelapan Dana BOS SDN 012 Keritang Hulu hanya akan menjadi isu yang hilang ditelan waktu, atau benar-benar ditindak sesuai aturan hukum.
Publik, khususnya masyarakat Indragiri Hilir, kini menanti langkah tegas dari Inspektorat, Dinas Pendidikan, BPK, hingga aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas dugaan penyalahgunaan dana pendidikan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum dan dinas terkait belum terkonfirmasi atas tuduhan kasus tersebut. Pihak Redaksi memeberikan ruang klarifikasi ke para pihak atas dasar fakta dan data yang konkrit
(Syahwani)
