Suararakyat.info.Maluku-.Kepolisian Daerah Maluku siap menjalankan arahan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si terkait program ketahanan pangan nasional serta pemeliharaan situasi kamtibmas yang kondusif.
Hal ini disampaikan Kapolda Maluku Irjen Pol. Drs. Eddy Sumitro Tambunan, M.Si setelah menghadiri Arahan Kapolri secara virtual kepada Seluruh Jajaran dalam rangkaian Analisis dan Evaluasi (Anev) Perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Siskamtibmas) terkini, Kamis (31/7/2025).
Kapolda Maluku tidak sendiri mengikuti Arahan Kapolri. Ia didampingi Wakapolda Maluku, Brigjen Pol. Imam Thobroni, S.IK, M.H, Irwasda, dan Para Pejabat Utama Polda Maluku, serta Kapolres jajaran yang ikut melalui zoom meeting dari wilayah masing-masing.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa isu ketahanan pangan saat ini menjadi prioritas nasional yang harus didukung penuh oleh seluruh jajaran Polri.
Selain itu, Pemerintah saat ini tengah menggulirkan program strategis berupa pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih di tingkat desa dan kelurahan, yang diharapkan mampu menyerap hasil pertanian masyarakat seperti padi dan jagung, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa.
Koperasi merah putih juga dirancang sebagai pusat kegiatan ekonomi yang menyediakan layanan simpan pinjam, distribusi sembako, serta penampungan hasil panen masyarakat.
Kapolri menegaskan pentingnya pengawasan dari Polri agar mekanisme distribusi pangan berjalan adil dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara tidak sah.
Lebih lanjut, panen padi nasional pada kuartal ketiga akan diprioritaskan untuk diserap oleh Bulog guna menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok di pasar. Setelah Bulog, barulah sektor swasta akan diberi ruang untuk mengambil peran. Oleh karena itu, jajaran Polri diminta untuk aktif mengawal kebijakan ini melalui penguatan fungsi Satgas Pangan di setiap wilayah.
Kapolri juga mengangkat temuan penting terkait ketidaksesuaian kualitas pada produk beras kemasan yang beredar di pasaran. Meski hasil panen meningkat, harga beras tetap tinggi, yang mengindikasikan adanya distorsi distribusi. Temuan ini diperoleh dari inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Polri.
Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak akan mentoleransi pelanggaran hukum di sektor pangan. Produsen yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap standar mutu akan diproses sesuai hukum. Kepada seluruh jajaran, Kapolri memerintahkan agar segera menurunkan Satgas Pangan untuk menindaklanjuti persoalan ini secara cepat dan profesional.
Dalam mendukung percepatan pembangunan nasional, Kapolri juga mendorong peningkatan sinergi antara Polri dan pemerintah daerah. Salah satu prioritas adalah menyukseskan program satu juta lahan untuk pertanian produktif serta pembangunan Sentra Pelayanan Polisi Gizi (SPPG) yang saat ini telah mencapai 395 titik dari target awal 100 unit.
Kapolri menekankan pentingnya menjaga mutu dan spesifikasi SPPG agar benar-benar menjadi sarana pelayanan sosial yang menyentuh langsung kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Kualitas distribusi makanan serta quality control pasca-pelayanan harus menjadi perhatian utama seluruh jajaran.
Kapolri juga menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak buruh melalui pemberdayaan dan pelatihan kerja. Ia mendorong agar Polri bersinergi dengan pemerintah daerah yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) agar para pekerja mendapatkan akses pengembangan keterampilan secara merata.
Di sisi lain, Kapolri mengingatkan bahwa dinamika sosial politik menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80 dan 100 hari kerja Presiden RI harus diantisipasi secara cermat. Meski aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap dan Cemas” yang berlangsung pada 21–25 Juli lalu dapat dikendalikan, kewaspadaan harus terus dijaga. Relasi yang baik dengan elemen masyarakat, khususny
(Ken Bopalo)
