suararakyat.info, Kota Sorong Papua Barat Daya 24 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan peran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai pilar penting dalam meningkatkan mutu pelayanan publik dan memperkuat ekonomi lokal. Melalui kegiatan Work Shop BLUD Tahun 2025 yang digelar di Hotel Belagri, Sorong, Kamis (24/7), pemerintah menghadirkan para pemangku kepentingan guna membahas strategi dan tantangan dalam penerapan BLUD di wilayah Papua Barat Daya.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I, MM, dalam sambutannya menyatakan bahwa BLUD adalah model pengelolaan yang fleksibel namun tetap akuntabel, serta mampu meningkatkan mutu dan kecepatan pelayanan publik. Hal ini menjadi sangat penting di tengah rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tuntutan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kita ingin mendorong BLUD sebagai unit pelayanan publik yang mandiri, berintegritas, dan bisa menjadi solusi konkret bagi tantangan pembangunan,” ungkap Wakil Gubernur Nausrau.
BLUD dipandang sebagai solusi tepat untuk mempercepat pelayanan di sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, dengan prinsip tata kelola yang transparan. Work shop ini juga menjadi bagian dari upaya membangun sinergi dan menyatukan persepsi tentang pentingnya reformasi layanan publik berbasis BLUD.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Eksan Musa’ad, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya telah menunjukkan tren positif, dari 1,8 persen di 2022 menjadi 4,82 persen pada triwulan pertama 2025. Namun demikian, tantangan besar masih menghadang, seperti rendahnya PAD, pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, serta kesenjangan dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan.
“BLUD adalah jawaban yang dapat menjembatani kebutuhan pelayanan dengan penguatan ekonomi. Harapannya, peran BLUD bisa menjadi pemantik bagi tumbuhnya sektor-sektor potensial daerah,” ujarnya.
Dengan kontribusi PAD yang baru menyentuh 10 persen dari APBD, pemerintah menargetkan bahwa BLUD bisa menjadi mesin baru yang mendorong peningkatan penerimaan daerah tanpa harus bergantung pada dana transfer pusat.
Work shop ini juga menjadi ajang edukasi dan pembekalan kepada seluruh pihak terkait agar memahami kerangka regulasi dan implementasi BLUD secara menyeluruh, sekaligus mengidentifikasi peluang kolaborasi antar institusi untuk pembangunan berkelanjutan.
