Suararakyat.info.Pekanbaru-tanggal 1 Juli, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia merayakan Hari Bhayangkara sebagai bentuk refleksi perjalanan dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Namun bagi kami, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau, peringatan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan saat yang tepat untuk mengukur sejauh mana Polri benar-benar hadir sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.
Di Provinsi Riau, realitas penegakan hukum masih menyisakan banyak tanda tanya. Kasus-kasus besar yang menyangkut kepentingan publik kerap tak kunjung selesai, bahkan terkesan di duga didiamkan. Korupsi di level daerah seolah berjalan di tempat, tanpa proses hukum yang jelas. Kasus konflik agraria antara masyarakat adat dan korporasi masih terjadi, dan aparat kepolisian seringkali tampak lebih berpihak pada pemodal ketimbang rakyat kecil.
Kejahatan lingkungan—seperti pembakaran hutan misalnya, penguasaan lahan ilegal, hingga pencemaran sungai—bukanlah hal baru di Riau. Sayangnya, penegakan hukum atas kasus-kasus ini lebih sering menyentuh pelaku lapangan dari pada otak intelektual atau pemodal besar yang berdiri di belakangnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, kekerasan terhadap warga sipil dan mahasiswa saat menyuarakan kritik juga masih menjadi luka terbuka. PMII mencatat sejumlah tindakan represif terhadap aksi-aksi damai, yang tak jarang justru berujung pada kriminalisasi aktivis. Hal ini mencoreng wajah demokrasi dan keadilan.
Amri Taufiq selaku Ketua PKC PMII Riau mengatakan, PMII Riau tidak anti terhadap Polri. Justru sebaliknya, kami mendukung reformasi kepolisian agar menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Namun dukungan itu tidak bisa membungkam kritik. Tanpa kritik, Bhayangkara bukan menjadi penjaga keadilan, melainkan sekadar simbol kekuasaan.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Riau memandang bahwa peringatan Hari Bhayangkara ke-78 seharusnya tidak hanya menjadi ajang seremoni dan glorifikasi institusi, namun juga menjadi momentum evaluatif yang jujur atas berbagai persoalan hukum yang menumpuk dan tak kunjung selesai, khususnya di Provinsi Riau.
Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral terhadap keadilan sosial dan keberpihakan pada rakyat kecil, PMII Riau dengan ini menyampaikan kegelisahan dan kritik mendalam atas kondisi penegakan hukum yang masih jauh dari harapan publik.
Hukum harus menjadi jalan keadilan, bukan alat kekuasaan. Jika hukum gagal membela rakyat, maka rakyatlah yang akan menagihnya.
Selamat HUT Bhayangkara 79 Semoga Polri kedepan dapat berbenah serta menjadi sahabatnya Masyarakat dan memberikan Formula jitu bagi masyarakar untuk mencapai keadilan.
(Athia)
