FABEM Tegas Menolak Tambang Nikel di Raja Ampat: Jangan Lukai Surga Terakhir di Bumi

- Penulis

Sabtu, 7 Juni 2025 - 23:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Jakarta-Penolakan terhadap rencana penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat, semakin menguat. Kali ini, suara lantang datang dari Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM), sebuah organisasi yang menghimpun para mantan aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis hari ini, Ketua Umum FABEM, Zainuddin Arsyad, menyatakan penolakan keras terhadap aktivitas ekstraktif di wilayah yang disebut-sebut sebagai “jantung keanekaragaman hayati laut dunia.”

“Raja Ampat adalah salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Penambangan nikel di daerah ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki dan berdampak pada generasi selanjutnya,” tegas Zainuddin Arsyad dalam konferensi pers di Jakarta.sabtu (7/6/2025)

Surga yang Terancam

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Raja Ampat, gugusan kepulauan di Papua Barat yang terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, adalah salah satu pusat biodiversitas laut paling kaya di dunia. Menurut data dari World Wildlife Fund (WWF), wilayah ini menjadi habitat bagi lebih dari 2.500 spesies ikan laut, serta sekitar 75% dari seluruh spesies karang dunia. Berbagai jenis moluska, mamalia laut seperti dugong, paus, dan lumba-lumba juga menjadikan perairan Raja Ampat sebagai rumah mereka.

Namun, kekayaan hayati ini kini berada dalam ancaman nyata. Rencana eksploitasi tambang nikel yang mulai dibuka ke publik beberapa waktu lalu, dinilai banyak pihak akan menjadi awal dari kerusakan besar-besaran terhadap ekosistem laut dan darat yang masih perawan.

FABEM menegaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh industri tambang tidak hanya berdampak pada lingkungan semata, tetapi juga pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat adat yang telah menjaga hutan, laut, dan budaya selama ratusan tahun. “Penambangan nikel dapat mencemari air, merusak tanah, memicu deforestasi, serta mengganggu ekosistem satwa liar. Bahkan, bisa menghilangkan mata pencaharian masyarakat lokal dan mengancam kesehatan mereka akibat limbah dan pencemaran,” jelas Zainuddin.

READ  KKMP Dukung Gagagan Presiden Prabowo Bangun Penjara Koruptor di Pulau Terpencil, Isolasi dan Miskinkan Para Pelaku Korupsi

Konsolidasi Gerakan Nasional

Tak hanya berhenti pada pernyataan, FABEM juga menyatakan siap mengonsolidasikan gerakan nasional menolak tambang nikel di Raja Ampat. Tody Ardyansah Prabu, S.H., Wakil Ketua Umum FABEM Bidang Kerjasama Antar Lembaga & Hukum, mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, LSM lingkungan, jaringan mahasiswa, dan tokoh adat Papua Barat untuk membentuk barisan perlawanan yang kokoh dan terorganisir.

“Kami tidak akan membiarkan alam Papua dijadikan korban kerakusan investasi yang tidak memikirkan keberlanjutan. Lingkungan hidup adalah hak rakyat dan warisan generasi. Kami siap mengawal proses advokasi hukum dan kampanye publik untuk menghentikan proyek tambang ini,” ujarnya.

FABEM juga mengajak seluruh elemen bangsa—mulai dari mahasiswa, akademisi, tokoh agama, hingga masyarakat adat—untuk bersatu padu membela alam. “Gerakan ini bukan hanya untuk menyelamatkan Raja Ampat, tetapi untuk menegakkan keadilan ekologis bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambah Zainuddin.

Seruan Terbuka: #PerangMelawanPerusakLingkungan

Dalam pernyataannya, FABEM meluncurkan seruan terbuka kepada publik dengan tagar #PerangMelawanPerusakLingkungan dan #SaveRajaAmpat. Tagar ini diharapkan menjadi simbol perlawanan terhadap segala bentuk eksploitasi alam yang merusak dan mengancam keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Di akhir pernyataan, FABEM menegaskan bahwa pembangunan yang sejati bukanlah pembangunan yang menghancurkan alam demi keuntungan sesaat, tetapi pembangunan yang menjamin keberlangsungan hidup generasi kini dan mendatang. “Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang sah jika itu dibangun di atas reruntuhan ekosistem dan penderitaan masyarakat adat,” tegas Zainuddin Arsyad.

(Hs)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Disdik Inhil Pastikan SPMB 2026 Berjalan Transparan dan Gratis, Pendaftaran Tetap Dibantu Sekolah Jika Terkendala Sistem
173 Jemaah Haji Asal Inhil Tiba di Tanah Air, Disambut Langsung Wakil Bupati Yuliantini di Embarkasi Batam
Pimpinan Media Pewarta se-Nusantara: Kritik Harus Mengedepankan Adab dan Etika
DPP ASWIN Gelar Forum Zoom Nasional Investigasi, Dorong Jurnalisme Berkualitas
Dugaan Aliran BBM Puluhan Ribu Liter ke Perusahaan Ebi Mencuat, Warga Minta Transparansi dan Penegakan Hukum Jangan Tutup Mata
Yakub F Ismail : Saat BBM Nonsubsidi Naik di Tengah Rupiah Melemah
Dirjen Imigrasi Tegaskan Reformasi Total, Ajak Jajaran Bangun Kembali Kepercayaan Publik
SENGKARUT MBG: INVESTOR DESAK BGN TEGAKKAN PKS ATAU KEMBALIKAN DANA RP 218 MILIAR
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 Juni 2026 - 11:32 WIB

Disdik Inhil Pastikan SPMB 2026 Berjalan Transparan dan Gratis, Pendaftaran Tetap Dibantu Sekolah Jika Terkendala Sistem

Selasa, 16 Juni 2026 - 01:54 WIB

173 Jemaah Haji Asal Inhil Tiba di Tanah Air, Disambut Langsung Wakil Bupati Yuliantini di Embarkasi Batam

Senin, 15 Juni 2026 - 23:33 WIB

Pimpinan Media Pewarta se-Nusantara: Kritik Harus Mengedepankan Adab dan Etika

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:58 WIB

DPP ASWIN Gelar Forum Zoom Nasional Investigasi, Dorong Jurnalisme Berkualitas

Jumat, 12 Juni 2026 - 23:36 WIB

Dugaan Aliran BBM Puluhan Ribu Liter ke Perusahaan Ebi Mencuat, Warga Minta Transparansi dan Penegakan Hukum Jangan Tutup Mata

Berita Terbaru