SUARARAKYAT.info | JAKARTA — Aliansi Mahasiswa Timur Indonesia (AMATI) menyampaikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap langkah Pemerintah Daerah Maluku Tengah dalam mendorong percepatan pembangunan melalui dua Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai Rp640 miliar. Proyek tersebut dinilai sebagai bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pemerataan ekonomi, penguatan hilirisasi, serta peningkatan daya saing kawasan timur Indonesia.
Dalam keterangan resminya, AMATI menilai bahwa langkah yang diambil Pemda Maluku Tengah merupakan bentuk keselarasan antara kebijakan daerah dan strategi pembangunan nasional yang saat ini tengah digencarkan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Bidang Hukum dan HAM AMATI, Reinnel Lailossa, menyampaikan bahwa proyek tersebut tidak hanya berbicara soal investasi, tetapi juga merupakan bagian dari desain besar pembangunan nasional yang mengedepankan hilirisasi industri berbasis potensi lokal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pembangunan ini harus dilihat sebagai upaya strategis untuk mendorong transformasi ekonomi daerah. Hilirisasi komoditas seperti kelapa dan pala menjadi langkah konkret agar daerah tidak lagi sekadar menjadi pemasok bahan mentah,” ujarnya.Senin (30/3/2026)
Menurutnya, pembangunan pabrik pengolahan komoditas unggulan seperti kelapa dan pala merupakan bentuk nyata dari upaya meningkatkan nilai tambah produk lokal. Dengan hadirnya industri pengolahan di wilayah tersebut, Maluku Tengah diharapkan mampu bertransformasi menjadi pusat produksi yang lebih mandiri dan kompetitif.
“Jika dikelola dengan baik, ini akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok industri nasional,” tambahnya.
Namun demikian, AMATI mengingatkan bahwa keberhasilan proyek strategis nasional tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi atau kecepatan pembangunan semata. Aspek tata kelola menjadi kunci utama yang harus diperhatikan secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan.
Reinnel menegaskan bahwa seluruh proses pembangunan wajib berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam aspek lingkungan, tata ruang, hingga perizinan.
“Transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum adalah fondasi utama. Tanpa itu, proyek sebesar apa pun berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan di kemudian hari,” tegasnya.
Lebih jauh, AMATI juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan masyarakat adat yang berada di wilayah terdampak proyek. Dalam pandangannya, pembangunan tidak boleh mengorbankan ruang hidup dan hak-hak masyarakat lokal yang telah lama menggantungkan hidupnya pada wilayah tersebut.
Sebagai putra daerah Maluku Tengah, Reinnel menegaskan bahwa masyarakat adat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan, bukan sekadar objek yang terdampak.
“Masyarakat adat adalah pemilik sah ruang hidupnya. Setiap proses pembangunan harus menjunjung tinggi prinsip free, prior, and informed consent (persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan), serta memastikan perlindungan hak-hak mereka secara utuh,” ujarnya dengan tegas.
Selain itu, AMATI juga mendorong agar proyek PSN tersebut benar-benar membuka ruang partisipasi luas bagi masyarakat lokal, khususnya generasi muda Maluku Tengah. Keterlibatan ini dinilai penting agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh investor atau pihak luar, tetapi juga oleh masyarakat setempat.
“Kami ingin memastikan bahwa putra-putri daerah menjadi pelaku utama dalam pembangunan ini, baik sebagai tenaga kerja, pelaku usaha, maupun bagian dari ekosistem industri yang dibangun,” katanya.
AMATI juga menilai bahwa keberhasilan implementasi proyek strategis nasional sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kolaborasi yang kuat dinilai akan memastikan investasi berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, organisasi mahasiswa tersebut menegaskan komitmennya untuk tidak hanya mendukung, tetapi juga mengawal jalannya proyek secara kritis dan konstruktif. Mereka menyatakan siap menjadi bagian dari kontrol sosial agar pembangunan tetap berada di jalur yang benar.
“Kami mendukung pembangunan ini sebagai bagian dari agenda besar nasional. Namun kami juga akan terus mengawal agar proyek ini berjalan sesuai aturan, menghormati masyarakat adat, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Maluku Tengah,” tutup Reinnel.
Dengan nilai investasi yang besar dan dampak yang luas, proyek PSN di Maluku Tengah kini tidak hanya menjadi simbol pembangunan, tetapi juga ujian bagi komitmen pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Sumber: Lawerisa
Editor : Redaksi
Sumber Berita: Suararakyat.info
