Bogor — Anggaran, SDM dan infrastuktur menjadi kunci dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam arahannya pada kegiatan konsolidasi regional untuk peningkatan tata Kelola MGB di wilayah Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta dan Banten pada senin (13/10). Ketiganya menjadi fondasi penting dalam memastikan pelaksanaan program MBG ini berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.
Pertama Adalah anggaran, Dadan menjelaskan bahwa pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan dukungan anggaran dalam jumlah besar untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.
“Tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun, ditambah dana standby Rp100 triliun. Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini.” Jelas Dadan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih lanjut Dadan mengungkapkan bahwa untuk tahun depan, dukungan pemerintah meningkat signifikan. BGN akan menerima Rp268 triliun, menjadikan BGN lembaga satu-satunya dengan anggaran terbesar di kabinet. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun, sehingga total dukungan dalam APBN mencapai Rp335 triliun guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis 2026.
“Dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, setiap hari kita akan menyalurkan dana sekitar Rp1,2 triliun. Bagi kementerian lain, angka itu mungkin setara dengan anggaran satu tahun penuh, tetapi bagi kami di Badan Gizi Nasional, itu adalah kebutuhan satu hari,” ujar Dadan.
Kunci kedua adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah memastikan bahwa tenaga pelaksana program MBG merupakan SDM terlatih yang seluruhnya lulusan perguruan tinggi. Mereka adalah Sarjana Penggerak Pemuda Indonesia (SPPI) yang kini memimpin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, setiap SPPG wajib dipimpin oleh seorang SPPI sebagai Kepala SPPG (KSPPG).
“SPPI identik dengan SPPG, tidak ada satupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak dipimpin oleh SPPI sebagai kepala SPPG,” ujar Kepala BGN.
Kunci ketiga adalah infrastruktur, khususnya pembangunan gedung-gedung SPPG. Awalnya, proyek ini direncanakan dibiayai sepenuhnya dari APBN. Namun, karena keterbatasan waktu dan proses pelaksanaan, pemerintah membuka kemitraan sebagai Langkah strategis.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh mitra yang telah ikut serta membangun SPPG di berbagai daerah. Anda semua adalah pejuang merah putih yang mempercepat keberhasilan program ini,” kata Kepala BGN.
Pemerintah mencatat, untuk membangun 30.000 unit SPPG, dibutuhkan dana sekitar Rp60 triliun. Namun, meski dana tersedia, proses pembangunan melalui mekanisme tender pemerintah kerap mengalami kendala. Dari Rp6 triliun yang dialokasikan untuk membangun 1.542 SPPG tahun ini, hingga Agustus belum satu pun yang terealisasi lewat skema tersebut. Sebaliknya, berkat partisipasi aktif pihak mitra, kini telah berdiri 11.504 SPPG aktif di seluruh Indonesia , seluruhnya 100 persen hasil kolaborasi seluruh mitra.
“Kehadarian anda adalah kontribusi terbesar dalam program ini. Ini adalah program pertama di Indonesia dan di dunia dimana mitra menjadi partner Badan Gizi Nasional yang telah menyukseskan program ini dengan cepat” lanjut Dadan.
saat ini, ada 30.000 mitra yang tergabung dalam portal BGN yang harus diseleksi, 11.504 lolos verifikasi dan sisanya masih tahap verifikasi dan kami targetkan diakhir tahun ini 25.400 di daerah algomirasi dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.(Red)
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional
