Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya —
Sejarah baru kembali terukir di Papua Barat Daya. Dalam sebuah prosesi penuh khidmat dan semangat perubahan, Ortis Fernando Sagrim resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya (DPRP PBD), bersama sembilan anggota lainnya yang berasal dari jalur Otonomi Khusus (Otsus). Pelantikan yang berlangsung pada Senin (28/7/2025) ini menandai dimulainya masa jabatan baru legislatif provinsi termuda di Indonesia untuk periode 2024–2029.
Pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.4-2808 Tahun 2025 tentang peresmian dan pengesahan anggota DPRP Papua Barat Daya. Acara ini tidak hanya dihadiri oleh para pejabat tinggi daerah, tetapi juga oleh masyarakat dari berbagai latar belakang yang turut menyaksikan momen penting ini sebagai bagian dari demokrasi lokal dan representasi hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Ortis Fernando Sagrim menekankan pentingnya kolaborasi dan keterwakilan dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang lebih maju, adil, dan berdaya saing.
“Komitmen kami adalah memastikan bahwa suara masyarakat, terutama dari jalur Otsus, tidak hanya terdengar tetapi juga menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang kami perjuangkan,” tegas Ortison, disambut tepuk tangan para undangan.
Ia juga mengajak seluruh anggota DPRP untuk bersinergi lintas fraksi dan kabupaten, memperkuat konsolidasi politik yang berorientasi pada pembangunan dan pelayanan publik yang merata.
Kesembilan anggota DPRP PBD yang turut dilantik adalah figur-figur terpilih dari enam kabupaten/kota yang ada di provinsi ini. Mereka adalah:
Mathias Fredrik Komegi (Kota Sorong)
Selfiana Kalami (Kota Sorong)
Carstensz Inigo Ortez Malibela (Kabupaten Sorong)
Barnike Susana Kalami (Kabupaten Sorong)
Franki Umpain (Kabupaten Raja Ampat)
Robert George Yulius Wanma (Kabupaten Raja Ampat)
George Karel Dedaida (Kabupaten Sorong Selatan)
Maria Jitmau (Kabupaten Maybrat)
Yermias Yanuarius Sedik (Kabupaten Tambrauw)
Keberagaman latar belakang wilayah dari para anggota DPRP ini mencerminkan semangat inklusivitas dan perwujudan nyata dari asas representasi wilayah dalam kerangka Otonomi Khusus.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang turut hadir dalam pelantikan, menyampaikan apresiasi dan harapannya agar DPRP PBD dapat menjadi pilar penting dalam proses pembangunan dan transformasi sosial di wilayah ini.
“Saya berharap DPRP PBD menjadi mitra strategis pemerintah dalam memajukan Papua Barat Daya dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama,” ungkap Gubernur Kambu.
Pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan politik Papua Barat Daya, yang terus berbenah sejak pemekaran provinsi pada 2022 lalu. Dengan peran serta aktif dari para wakil rakyat jalur Otsus, harapan besar pun menggantung: agar aspirasi masyarakat adat tidak hanya diwakili, tetapi diwujudkan dalam program dan kebijakan nyata.
Kehadiran para tokoh masyarakat, pemuda, serta unsur adat dalam pelantikan ini juga menjadi penegas bahwa legitimasi kekuasaan di Papua Barat Daya bersumber langsung dari kepercayaan rakyatnya.
Kini, dengan resmi terbentuknya struktur DPRP lengkap, Papua Barat Daya bersiap menatap lima tahun ke depan dengan optimisme baru — menuju provinsi yang inklusif, kuat, dan berkeadilan.
(Leo)
