Kota Sorong, 24 Juli 2025 — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menggelar Work Shop Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun 2025 sebagai langkah strategis mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan layanan publik. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Belagri, Kota Sorong, Kamis (24/7), dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I, MM.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa BLUD adalah instrumen krusial dalam reformasi tata kelola keuangan publik. Keberadaan BLUD memungkinkan unit pelayanan daerah bekerja lebih fleksibel, efisien, dan akuntabel, sekaligus memberikan dampak langsung terhadap mutu layanan publik di bidang strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“BLUD harus menjadi unit pelayanan publik yang profesional, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Ia juga harus menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Wakil Gubernur Nausrau.
Workshop ini tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga ajang penyusunan langkah-langkah strategis memperkuat posisi BLUD sebagai ujung tombak pelayanan dan pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wakil Gubernur mendorong seluruh peserta agar menggali sektor-sektor potensial yang dapat mendongkrak PAD yang masih tergolong rendah.
Senada dengan itu, Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Eksan,Musa’ad, memaparkan tantangan dan realitas ekonomi Papua Barat Daya sejak berdiri sebagai provinsi mandiri. Pada 2022, pertumbuhan ekonomi berada di angka 1,8 persen dan berhasil meningkat menjadi 4,82 persen di triwulan pertama 2025. Namun ia mengakui bahwa sejumlah persoalan krusial masih membayangi, seperti pengelolaan SDA yang belum maksimal, serta tantangan di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Kita butuh solusi alternatif dan strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif. BLUD adalah salah satu jawaban,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari total APBD yang hanya sedikit di atas Rp1 triliun, kontribusi PAD masih sangat rendah, hanya sekitar Rp176 miliar atau 10 persen. BLUD diharapkan menjadi motor yang memperkuat keuangan daerah tanpa membebani anggaran pusat.
Workshop ini menjadi momen penting dalam memperdalam pemahaman regulasi dan mekanisme BLUD, memperkuat sinergi lintas sektor, dan membentuk BLUD yang lebih profesional dalam merespons kebutuhan masyarakat.
(Leo)
