Kota Sorong, Papua Barat Daya –
Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara persidangan yang diadakan oleh bagian persidangan Sekretariat DPRK Maybrat resmi ditutup pada Kamis (17/7/2025). Penutupan dilakukan langsung oleh Kepala Bagian Persidangan DPRK Maybrat, Marthen Naa, SH, di Hotel Belagri, Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Kota.
Dalam sambutannya, Marthen Naa, SH, menekankan pentingnya kegiatan bimtek sebagai tulang punggung dalam mendukung jalannya pemerintahan di Kabupaten Maybrat, khususnya dalam proses legislasi dan pelaksanaan sidang-sidang DPRK Maybrat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Materi yang disampaikan oleh narasumber hari ini adalah ilmu yang murni dan sangat penting. Ini adalah jantung dari bagaimana roda pemerintahan dijalankan. Kita di sekretariat DPRK bukan hanya pelaksana administratif, tapi juga penjaga jalannya proses demokrasi,” ujar Marthen Naa, SH, di hadapan peserta.
Bimtek ini diikuti oleh para staf dari berbagai bagian di Sekretariat DPRK Maybrat, termasuk bagian umum dan bagian keuangan. Menurut Marthen, Naa, SH, bahwa kolaborasi antar bagian ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan kedewanan berjalan dengan baik, sesuai aturan, dan saling mendukung satu sama lain.
Ia juga mengapresiasi kontribusi narasumber yang telah membekali peserta dengan pemahaman teknis dan substansial terkait tata tertib dan mekanisme persidangan, serta mengarahkan peserta untuk memahami peran strategis masing-masing bagian.
“Kegiatan ini tidak bisa berhenti di sini. Materi yang dibahas harus ditindaklanjuti dengan pertemuan lintas bagian karena hal-hal teknis ini menyangkut masa depan pelayanan kita terhadap anggota DPRK dan masyarakat,” lanjut Marthen.
Dalam penutupan itu, Marthen mengajak seluruh peserta untuk tidak hanya menyerap ilmu, tetapi juga menerapkannya dalam tugas harian mereka sebagai pelayan publik. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut setiap tahun, agar pengetahuan dan keahlian staf terus berkembang seiring tuntutan zaman dan kebutuhan lembaga legislatif daerah.
(Leo)
