Kota Sorong PBD – Tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Tanah Papua masih memprihatinkan. Hal ini terungkap dalam Rapat Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Kopertis Papua yang digelar di Hotel Vega, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (4/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Kepala LLDIKTI Wilayah XIV, Prof. Dr. Suriel Mofu, menyampaikan bahwa hanya 38% dari total calon mahasiswa di Papua yang bisa mengakses pendidikan tinggi.
“Berdasarkan pangkalan data pendidikan tinggi, dari sekitar 60.000 calon mahasiswa, hanya sekitar 23.000 yang bisa kuliah. Itu berarti 62% lainnya—sekitar 37.000 anak muda Papua—belum bisa menikmati pendidikan tinggi,” jelas Mofu saat diwawancarai awak media.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat kerja ini melibatkan pimpinan yayasan dan pimpinan 77 perguruan tinggi swasta di Papua. Sorong menjadi tuan rumah pelaksanaan tahun ini, setelah sebelumnya pernah diselenggarakan di Jakarta, Bali, dan berbagai wilayah lain.
Prof. Mofu menegaskan, rapat ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan forum strategis untuk menyampaikan berbagai informasi penting dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada para pengelola perguruan tinggi di Papua.
“Materi rapat mencakup kebijakan nasional, beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, hingga strategi meningkatkan kemitraan antara perguruan tinggi swasta dan pemerintah daerah maupun pusat,” lanjutnya.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam rapat ini adalah bagaimana mendorong akses yang lebih luas bagi anak-anak Papua, terutama yang berasal dari keluarga ekonomi lemah. “Sebagian besar mahasiswa kita berasal dari latar belakang tidak mampu. Kami tidak ingin angka 38% yang kuliah ini menjadi stagnan atau malah menurun,” ujarnya.
Rapat ini juga merumuskan rekomendasi konkret yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar lahir kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil pendidikan tinggi di Papua.
“Permasalahan yang muncul dari rapat ini akan dibawa ke tingkat nasional, supaya Kementerian bisa membuat kebijakan afirmatif. Tapi kita juga perlu dukungan kuat dari pemerintah daerah di setiap provinsi di Tanah Papua,” tutur Suriel.
Selain rekomendasi kebijakan, LLDIKTI XIV juga menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor dalam membenahi infrastruktur dan pendanaan perguruan tinggi swasta. “Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal kemauan bersama untuk membangun masa depan Papua yang lebih cerdas,” pungkasnya.
Dengan hasil rapat kerja ini, diharapkan ada langkah nyata dari berbagai pihak untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan meningkatkan kualitasnya di wilayah yang selama ini masih terpinggirkan dalam sistem pendidikan nasional.
(Leo)
