Kota Sorong, PBD –
Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, SH, MH, melakukan kunjungan kerja strategis di Provinsi Papua Barat Daya pada Jumat (4/7/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aston, Kota Sorong, dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Dr. Rifqinizami menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai persoalan krusial yang dihadapi Papua Barat Daya, termasuk persoalan batas wilayah, kelautan, konservasi, hingga keadilan fiskal. “Kami mendengar jeritan masyarakat. Kami datang untuk mendengar langsung agar solusi bisa disusun berdasarkan aspirasi yang otentik,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berbagai perwakilan pemerintah daerah, mulai dari Kabupaten Tambrauw hingga Maybrat, menyampaikan secara langsung problematik daerah masing-masing. Isu batas wilayah, konflik konservasi, status kepemilikan pulau, keterbatasan infrastruktur dasar, dan pengelolaan hasil laut menjadi topik utama. Salah satu isu paling mencuat datang dari masyarakat Raja Ampat yang mengeluhkan bahwa mereka belum merasakan manfaat ekonomi dari pariwisata dan kekayaan alam laut yang begitu luar biasa.
“Masyarakat kami hanya jadi penonton. Pulau kami bahkan diambil alih tanpa ada ketegasan negara. Sementara tambang dan pariwisata tumbuh, kami tak punya akses. Ini menyakitkan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Raja Ampat dalam forum tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI menjawab dengan empati dan menyatakan bahwa hal-hal tersebut akan dibawa ke pusat untuk disampaikan ke Presiden dan kementerian terkait. “Tahun 2027 kita akan lihat perubahan besar, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan fiskal daerah, dan penguatan posisi masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA,” katanya.
Sementara itu, Pemda Tambrauw mengungkapkan masalah konflik batas wilayah dengan Kabupaten Manokwari yang belum selesai meski sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka juga meminta perhatian khusus terhadap akses energi listrik, jalan lintas pantura, serta perlindungan wilayah konservasi yang tumpang tindih dengan permukiman masyarakat.
Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solossa, menyerukan pendekatan kebijakan yang lebih humanis dan inklusif dalam penyelesaian persoalan Papua. Ia juga meminta fasilitasi langsung oleh Komisi II DPR RI agar masyarakat Papua Barat Daya bisa menyampaikan aspirasi mereka di Senayan.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan pernyataan Ketua Komisi II bahwa Papua Barat Daya akan menjadi salah satu prioritas dalam penataan kewilayahan, percepatan pembangunan, dan reformasi regulasi pusat-daerah. Ia menekankan bahwa program legislasi nasional akan memuat revisi untuk kebijakan yang menyangkut ketimpangan wilayah timur Indonesia.
“Papua bukan sekadar wilayah administratif. Papua adalah wajah timur Indonesia yang harus sejahtera bersama-sama,” pungkasnya.
(Leo)
