Kota Sorong PBD (2/6/25) – Kepolisian Daerah Papua Barat Daya memberikan klarifikasi resmi terkait pemberitaan salah satu media yang menyebutkan keterlibatan Pejabat Utama (PJU) Polda dalam dugaan praktik percaloan seleksi penerimaan anggota Polri. Klaim tersebut dipastikan tidak benar dan menyesatkan.
Kombes Pol Semmy Ronny Thabaa, S.I.K., S.E., menyatakan bahwa nama dan jabatan pejabat Polda dicatut oleh oknum yang diduga kuat melakukan penipuan bermodus “bisa meluluskan seleksi Bintara Polri” dengan meminta sejumlah uang kepada korban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemberitaan itu tidak benar. Justru saya sendiri yang menerima informasi langsung dari korban, sepasang suami istri, yang mengaku telah menyerahkan uang kepada seseorang yang menjanjikan anak mereka akan diluluskan dalam seleksi Bintara,” jelas Kombes Semmy.
Setelah menerima informasi tersebut, Kombes Semmy langsung menindaklanjuti secara proaktif. Ia mengarahkan korban untuk segera membuat laporan resmi ke Polresta Sorong Kota, agar bisa diproses secara hukum dan ditindaklanjuti secara transparan.
“Sekitar pukul 12.00 wit siang saya dapat informasi awal dari korban. Saya langsung menghubungi korban untuk menggali informasi lebih dalam, termasuk identitas orang yang menerima uang tersebut. Ternyata korban mengenal oknum itu, yang kemudian terungkap mencatut nama dan jabatan pejabat Polda,” ungkapnya.
Diketahui, nama Wakapolda Papua Barat Daya juga ikut dicatut oleh pelaku dalam aksinya untuk meyakinkan korban agar percaya dan mau menyerahkan uang.
“Saya langsung menghubungi pihak-pihak terkait dan minta mereka menyerahkan diri ke Polresta Sorong Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini adalah murni tindakan kriminal oleh oknum yang mencatut nama institusi demi keuntungan pribadi,” tegas Kombes Semmy.
Pihak kepolisian menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk penyalahgunaan nama institusi dan jabatan. Aparat penegak hukum akan bertindak tegas terhadap siapa pun yang terlibat dalam tindakan penipuan, apalagi yang mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Kami ingin masyarakat tahu bahwa PJU Polda Papua Barat Daya tidak terlibat sama sekali. Justru kami yang membantu korban untuk mendapat keadilan,” pungkasnya.
Polda Papua Barat Daya mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi anggota Polri dengan imbalan uang. Proses seleksi Polri dilakukan secara ketat, objektif, dan transparan. Jika menemukan indikasi pelanggaran, masyarakat diminta untuk segera melapor.
(Leo)
