Sorong, Papua Barat Daya — Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya pada Jumat (2/5/2025) dalam rangka Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB). Kegiatan yang dipusatkan di Ballroom Raja Ampat Hotel Aston Sorong ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dihadiri oleh lebih dari 100 peserta dari unsur legislatif, eksekutif, TNI-Polri, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di provinsi baru ini. Ia menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi, termasuk penurunan anggaran yang cukup signifikan, dan mengusulkan agar Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dibuka kembali demi keberlanjutan pembangunan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ingin membuktikan bahwa dengan dukungan pusat, Papua Barat Daya mampu tumbuh sejajar dengan daerah lain. Kami mohon agar alokasi DAK dibuka kembali agar pembangunan kantor gubernur dan infrastruktur pendukung lainnya dapat diselesaikan tepat waktu,” ungkap Elisa Kambu.
Komandan Lantamal XIV Sorong, Laksamana Pertama TNI Joni Sudianto, melalui Aspotmar Letkol (Mar) Ade Darmansyah, turut hadir dalam kegiatan ini bersama sejumlah pejabat strategis lainnya, termasuk Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto (Koarmada III), Brigjen TNI I Ketut Arthajaya (Kabinda), Danrem 181/PVT, serta perwakilan dari Polda dan Pasmar 3.
Rombongan Komisi II DPR RI yang hadir terdiri dari 16 orang, termasuk tokoh nasional seperti Dr. Dede Yusuf (F-PD), Shintya Sandra Kusuma (F-PDIP), dan Dr. H. M. Taufan Pawe (F-Golkar). Dalam rapat kerja yang berlangsung, Ketua Komisi II menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi atas implementasi Undang-Undang DOB yang melahirkan empat provinsi baru di Tanah Papua.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa pembentukan DOB ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Evaluasi ini bukan hanya formalitas, tapi menjadi pijakan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efisien dan berkeadilan,” ujar Rifqinizamy Karsayuda.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan dokumen P3D dari Wakil Bupati Tambrauw kepada Komisi II DPR RI, penandatanganan berkas penting, serta penyerahan cenderamata oleh Gubernur Papua Barat Daya.
Dialog interaktif antara Komisi II DPR RI dan perwakilan daerah juga menyoroti pentingnya penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) yang lebih tepat waktu dan tepat sasaran, serta komitmen kuat untuk memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) sesuai amanat Undang-Undang Otsus.
Kehadiran Komisi II DPR RI di Papua Barat Daya dianggap sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah pusat terhadap keberhasilan DOB, dan menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan.
(Timo)
