Teminabuan, Papua Barat Daya – Kepala Suku Imeko, Yohan Budori, angkat bicara terkait peralihan kepemimpinan yang terjadi di perusahaan ANJ Grup yang beroperasi di wilayah Distrik Metemani, Kabupaten Sorong Selatan. Dalam pertemuannya dengan awak media pada Sabtu (5/4/2025), sebagai kepala suku Imeko dan juga sebagai wakil bupati kabupaten Sorong Selatan menjelaskan bahwa aksi pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat merupakan respons terhadap ketidakjelasan informasi mengenai perubahan kepemimpinan perusahaan tersebut.
Menurut kepala suku Imeko bahwa saat ini masyarakat merasa tidak diberi informasi yang cukup tentang perubahan signifikan di perusahaan, baik terkait dengan kelapa sawit di Kampung Purage, Kampung Tawangiri, maupun dengan perusahaan sagu yang beroperasi di Kampung Saga. Pemalangan yang dilakukan oleh warga setempat bukanlah bentuk penolakan terhadap perusahaan, melainkan upaya untuk memperoleh kepastian terkait apakah memang benar ada pergantian kepemimpinan dan peralihan investasi yang terjadi tanpa adanya sosialisasi atau pemberitahuan sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sebagai kepala suku yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, saya ingin menegaskan bahwa masyarakat hanya ingin tahu apakah benar ada perubahan dalam struktur kepemimpinan perusahaan ini. Kami berharap perusahaan dapat memberikan penjelasan yang transparan dan terbuka, mengingat masyarakat adat di sini memiliki hak ulayat yang harus dihormati dan diperhatikan,” kata Budori.
Dia juga menegaskan bahwa sebagai bagian dari hak ulayat masyarakat adat, setiap perubahan yang terjadi di wilayah mereka, terutama yang berkaitan dengan perusahaan besar, harus disosialisasikan terlebih dahulu. Hal ini penting agar masyarakat bisa memahami dan menerima setiap keputusan yang diambil oleh pihak perusahaan, termasuk perubahan kepemimpinan yang dianggap sangat penting bagi kelangsungan hubungan baik antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah.
Lanjut kepala suku Imeko menambahkan bahwa ketidakjelasan ini juga membuat pemerintah daerah terkesan tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di lapangan. “Kami, pemerintah daerah, juga tidak pernah mendapatkan informasi yang memadai mengenai pergantian kepemimpinan di perusahaan ANJ Grup ini. Ini yang menjadi alasan mengapa masyarakat merasa perlu melakukan aksi pemalangan untuk mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, kepala suku Imeko juga mengajak pihak perusahaan untuk segera duduk bersama dengan pemerintah dan masyarakat adat untuk membicarakan masalah ini secara terbuka. Ia menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara ketiga pilar, yakni perusahaan, masyarakat adat, dan pemerintah, agar segala permasalahan bisa diselesaikan secara damai dan transparan.
“Kami berharap perusahaan dapat memahami bahwa setiap perubahan, terutama yang berdampak langsung kepada masyarakat adat, harus disosialisasikan dengan baik. Kami juga siap memfasilitasi dialog antara perusahaan dan masyarakat untuk mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak,” tambahnya.
Sebagai penutup, kepala suku Imeko mengimbau agar kejadian ini tidak berlarut-larut dan semua pihak dapat saling bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan transparan, sehingga ketegangan yang ada dapat segera mereda dan hubungan antara perusahaan, masyarakat adat, serta pemerintah dapat terus terjalin dengan baik.
(Tim/Red)
