Jakarta — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Sabtu (7/2/2026).
Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rakor ini merupakan langkah strategis untuk mengawal produksi jagung secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, sekaligus memastikan kesejahteraan petani jagung binaan Polri di berbagai daerah di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang digelar di Mabes Polri pada Jumat (6/2/2026) tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, termasuk Polda Papua Barat Daya. Rakor dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam arahannya, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo menjelaskan bahwa rakor ini menjadi momentum evaluasi kinerja program ketahanan pangan tahun sebelumnya sekaligus konsolidasi strategi untuk tahun 2026.
“Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025. Capaian ini menjadi dasar bagi kami untuk memperkuat kolaborasi dan menyusun strategi yang lebih optimal pada tahun 2026,” ujar Brigjen Langgeng.
Pada sisi hulu, Polri berperan aktif sebagai fasilitator dalam mengatasi permasalahan permodalan petani jagung. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri mendorong kelompok tani (Poktan) untuk mengakses pembiayaan perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program ini telah diimplementasikan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh akses kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Selain dukungan permodalan, Polri juga berfokus menjaga stabilitas harga jagung di tingkat petani agar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Kami memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa daerah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian telah mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tambahnya.
Sementara itu, Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem pertanian jagung.
Dalam rangka melindungi petani dari praktik perdagangan yang merugikan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memastikan hasil panen petani tidak dijual kepada tengkulak dengan harga rendah. Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dengan harga yang layak.
Pengadaan jagung oleh Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan sebanyak 1 juta ton jagung untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram.
Program ketahanan pangan ini diharapkan mampu mengembangkan lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak. Dengan pendampingan manajerial yang berkelanjutan, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara mandiri dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.
Penulis : Leonardo
Editor : Tim Redaksi
Sumber Berita: Suara Rakyat
