Kota Sorong PBD — Komitmen Kejaksaan Negeri Sorong dalam memberantas tindak pidana korupsi kembali menunjukkan hasil signifikan. Pada Rabu kemarin (11/6/25) yang bertempat di kantor kejaksaan negeri Sorong, jln Sudirman, distrik Sorong manoi kota Sorong provinsi Papua Barat Daya, Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sorong secara resmi menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Puskesmas Afirmasi dan rumah jabatan tenaga kesehatan di Kabare, Kabupaten Raja Ampat.
Pengembalian dana senilai Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) tersebut berasal dari proyek yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi Tahun Anggaran 2019 dan sebelumnya diduga disalahgunakan oleh pihak terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Perkara ini bermula dari temuan hasil penyidikan dan audit oleh Ahli Konstruksi serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat, yang menyatakan adanya indikasi kerugian keuangan negara senilai Rp2.353.956.553,70 (dua miliar tiga ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah tujuh puluh sen). Angka ini merujuk pada dokumen resmi BPKP bernomor PE.03.03/SR-394/PW27/5/2024 tertanggal 10 Desember 2024.
Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, Makrun, S.H., M.H., menyatakan bahwa uang yang telah dikembalikan tersebut akan segera disetorkan ke Rekening Penerimaan Lain-lain (RPL) milik Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari. Selanjutnya, uang tersebut akan menjadi pertimbangan dalam proses pembebanan uang pengganti yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim.
“Kami memastikan seluruh proses hukum berjalan transparan dan akuntabel. Proses pembuktian masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Manokwari, dan kami berharap masyarakat serta media terus mendukung upaya pemberantasan korupsi di tanah Papua Barat,” ujar Makrun dalam keterangan resmi.
Kejaksaan Negeri Sorong juga menegaskan bahwa pengembalian sebagian kerugian keuangan negara oleh terdakwa tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Proses hukum tetap berlanjut hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat sektor kesehatan adalah layanan dasar masyarakat yang semestinya mendapatkan prioritas anggaran dan pengawasan ketat. Dugaan penyalahgunaan anggaran untuk pembangunan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah jabatan tenaga medis bukan hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga menghambat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah terluar seperti Kabare, Raja Ampat.
Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Sorong pun berkomitmen untuk terus menuntaskan perkara ini hingga ke akar, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
(Tim/Red)
