SUARARAKYAT.info|| SUKABUMI-Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bojonggenteng yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan kini menuai protes keras. Forum Silaturahmi Organisasi Kecamatan (FSOK) bersama Karang Taruna mencium adanya praktik tidak sehat yang dilakukan oleh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Berkah.
Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojonggenteng, Rizal, mengeluarkan pernyataan keras terkait temuan di lapangan mengenai cara kerja pengelola Dapur MBG yang dinilai antipemberdayaan.
Pernyataan Rizal (Ketua Karang Taruna Kecamatan Bojonggenteng): “Kami di Karang Taruna sangat kecewa. Program nasional yang semangatnya adalah pemberdayaan masyarakat, di Bojonggenteng justru terlihat seperti ladang bisnis pribadi bagi oknum tertentu. Kami menemukan adanya praktik ‘bermain item’ dengan cara menekan harga ke pedagang pasar secara tidak wajar. Ini bukan memberdayakan, tapi menjatuhkan pedagang lokal demi keuntungan sepihak pengelola Dapur Berkah!”
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembina FSOK: Tolak Praktik Monopoli dan Penekanan Harga (Dodi Wahyudi)
Pembina FSOK Bojonggenteng, Bapak Dodi Wahyudi (Golung), menegaskan bahwa FSOK tidak akan tinggal diam melihat ekosistem usaha kecil di Bojonggenteng dirusak oleh pola kemitraan yang eksploitatif.
FSOK berdiri untuk mengawasi agar program pemerintah berjalan adil. Jika pengelola dapur menggunakan kekuatan anggarannya untuk menekan harga pasar di bawah standar kelayakan, itu adalah bentuk ketidakadilan ekonomi. Kita tidak butuh pengelola yang hanya mencari profit besar dengan mengorbankan kesejahteraan pedagang dan kualitas makanan bagi rakyat. Kami menuntut transparansi pola kemitraan dengan UMKM lokal!” ungkap Yulius.”
Dapur Dibangun Tanpa Komunikasi Awal
Masalah pemberdayaan ini diperparah dengan fakta bahwa sejak awal operasionalnya, pihak pengelola Dapur MBG terkesan menutup diri dari otoritas wilayah setempat.
“Menurut Sekmat Bojonggenteng, pihak kecamatan tidak pernah dilibatkan dalam komunikasi teknis di awal. Tiba-tiba dapur sudah dibangun dan berjalan tanpa adanya koordinasi mengenai bagaimana skema pemberdayaan masyarakatnya. Karena tidak ada komunikasi sejak awal, kami kesulitan memastikan apakah program ini benar-benar menyerap potensi ekonomi lokal atau justru mematikannya.”
Tuntutan FSOK dan Karang Taruna
Sebagai wadah aspirasi kolektif masyarakat Bojonggenteng, FSOK dan Karang Taruna menuntut:
Mendesak dilakukannya audit terhadap pola pengadaan bahan baku Dapur Berkah agar tidak ada lagi praktik menekan harga pedagang pasar lokal.
Menuntut pengelola Dapur MBG untuk membuka ruang koordinasi dengan Karang Taruna dan organisasi lokal dalam hal penyerapan tenaga kerja dan bahan baku secara adil.
Evaluasi Pengelola: Meminta instansi berwenang mengevaluasi izin operasional Dapur Berkah jika terbukti mengabaikan prinsip pemberdayaan ekonomi lokal dan koordinasi kewilayahan.
“Jangan biarkan program mulia Presiden ini ternoda oleh syahwat bisnis oknum pengelola yang ingin kaya sendiri di atas penderitaan pedagang lokal Bojonggenteng!” tutup perwakilan forum.
Penulis : Yls
Editor : Red
Sumber Berita: Suararakyat.info
