Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) mendukung pengembangan konsep school kitchen atau dapur sekolah sebagai salah satu model pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. “Kami terbuka dengan berbagai model pengelolaan dapur,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, dalam talkshow bertajuk “Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa Melalui Program Makan Bergizi Gratis” yang digelar di Antara Heritage Center, Jakarta, Kamis (23/10).
Menurut Nanik, school kitchen dapat menjadi salah satu model efektif dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah, terutama di wilayah tertinggal dengan kapasitas dapur masyarakat yang terbatas. “Nanti akan kita matching sesuai kondisi daerah. Di wilayah tertinggal, asalkan sekolahnya memiliki kapasitas yang memadai, tidak masalah jika dikelola secara mandiri,” ujarnya.
Saat ini BGN sudah memiliki model Mitra Mandiri, di mana pihak mitra membangun dan mengelola dapur. Sementara di wilayah 3T, dapur-dapur akan dibangun oleh pemerintah daerah atau desa, lalu disewa oleh BGN selama empat tahun. “Biayanya kami bayarkan di muka,” kata Nanik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
BGN juga membuka kesempatan bagi sekolah-sekolah untuk mengembangkan dapur sekolah (school kitchen) secara mandiri. “Kalau ada sekolah yang mampu mengelola dapur sendiri, tentu diperbolehkan. BGN bersifat terbuka terhadap berbagai bentuk kolaborasi. Kami juga berkoordinasi dengan kementerian dan tim satgas agar skema ini bisa berjalan baik,” kata Nanik.
Nanik kemudian menyoroti pentingnya aspek sanitasi dan keamanan pangan dalam keberhasilan program MBG. Ia menjelaskan bahwa beberapa kasus keracunan makanan di sekolah lebih disebabkan oleh kondisi sanitasi lingkungan yang belum ideal, bukan semata dari program MBG. Oleh karena itu, BGN kini terus memperkuat pengawasan rantai dingin, sistem pemorsian, dan penggunaan air bersih di dapur-dapur penyedia makanan bergizi.
Melalui sinergi lintas sektor dan tata kelola yang semakin baik, BGN berharap setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali dapat memperoleh akses terhadap makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong kemandirian daerah dalam upaya peningkatan kualitas gizi bangsa.(Red)
Biro Hukum dan Humas BGN
Badan Gizi Nasional
