SUARARAKYAT.info||Buru – Di tengah geliat pembangunan yang terus digaungkan pemerintah, masih ada cerita getir yang terlupakan dari sebuah dusun adat di Maluku. Jalan di Dusun Kotbesy, Desa Waelo, Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, hingga hari ini tercatat sudah lebih dari 90 tahun tidak tersentuh pembangunan berarti.
Fakta ini menjadi ironi, sebab jalan yang membelah jantung dusun adat Kotbesy bukan hanya urat nadi pergerakan warga, melainkan juga simbol keberadaan masyarakat adat yang telah berpuluh tahun bertahan hidup di tanah leluhurnya. Jalan tersebut sudah ada sejak masa Kabupaten Maluku Tengah, jauh sebelum Pulau Buru dimekarkan menjadi daerah otonom. Namun hingga kini, kondisinya tetap memprihatinkan, berlubang, becek ketika hujan, dan berdebu saat kemarau.
“Jalan ini sudah ada sekitar 90 tahun, tetapi tidak pernah mendapatkan perhatian serius. Kami hidup di tanah adat, tapi seolah diabaikan dari peta pembangunan,” ungkap Jhon K Manuputty, atau akrab disapa Kamba, Wakil Ketua Pemuda Adat Dusun Kotbesy, saat ditemui pada Jumat (19/9/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Kamba, kondisi jalan yang buruk ini berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan warga. Anak-anak sekolah harus berjibaku dengan jalan berlumpur, petani kesulitan membawa hasil kebun ke pasar, bahkan akses darurat menuju fasilitas kesehatan sering kali terhambat. Situasi ini menciptakan lingkaran ketertinggalan yang seolah tidak ada ujungnya.
Lebih jauh, Kamba menegaskan bahwa jalan dusun ini bukan sekadar infrastruktur biasa, melainkan urat nadi peradaban adat Kotbesy. “Kami pemuda adat tidak minta proyek mercusuar, tidak minta janji manis politik. Kami hanya minta jalan yang layak agar anak-anak kami bisa sekolah dengan aman, ibu-ibu bisa melahirkan dengan selamat, dan masyarakat bisa menjual hasil kebun tanpa harus jatuh bangun di lumpur,” tegasnya dengan suara lirih namun penuh ketegasan.
Harapan besar kini disandarkan pada pemerintah daerah Kabupaten Buru maupun pemerintah provinsi Maluku agar segera membuka mata dan hati. Warga Dusun Kotbesy percaya bahwa pembangunan seharusnya tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menyentuh desa-desa adat yang sudah lama menjadi penopang kehidupan sosial dan budaya Maluku.
“Jika benar negara hadir untuk semua, maka hadirkanlah itu di Kotbesy. Kami sudah terlalu lama menunggu, bahkan sejak zaman nenek moyang kami. Jangan biarkan jalan ini menjadi saksi bisu pengabaian negara terhadap masyarakat adat,” pungkas Kamba dengan penuh harap.
Kini, suara kritis warga Kotbesy menggema sebagai pengingat bahwa pembangunan bukanlah sekadar slogan, melainkan kewajiban moral dan politik pemerintah untuk menghadirkan keadilan bagi semua rakyat, termasuk di dusun adat yang jauh dari hiruk pikuk kota.
(Ken Bopalo)
