SUARARAKYAT.info|| Jakarta — Gubernur Riau Abdul Wahid akhirnya tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Selasa (4/11) pagi, setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar lembaga antirasuah tersebut di Provinsi Riau, Senin (3/11). Kehadiran orang nomor satu di Riau ini menandai babak baru dalam rangkaian OTT yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025, dan menambah daftar panjang kepala daerah yang tersangkut dugaan praktik rasuah.
Pantauan di lapangan menunjukkan, Abdul Wahid tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.35 WIB. Ia tampak mengenakan kaus berwarna putih dan masker senada, menutupi sebagian besar wajahnya dari sorotan kamera awak media yang telah menunggu sejak pagi. Tanpa memberikan sepatah kata pun, Abdul Wahid langsung digiring petugas keamanan menuju ruang pemeriksaan.
Tak sendirian, Abdul Wahid didampingi dua pejabat penting dari Pemerintah Provinsi Riau, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPRPKPP) Riau, Muhammad Arif Setiawan, serta Sekretaris Dinas PUPRPKPP Riau, Ferry Yunanda. Keduanya juga tampak menggunakan masker putih; Arif mengenakan jaket coklat, sementara Ferry memilih jaket berwarna putih. Ketiganya tiba dalam satu rombongan dengan pengawalan ketat dari penyidik KPK.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, telah mengonfirmasi penangkapan Gubernur Abdul Wahid dalam operasi senyap tersebut. “Ya,” ujar Fitroh singkat ketika dikutip antara, Senin malam. Sementara Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap Abdul Wahid dan sejumlah pihak lainnya masih terus berlangsung. “Benar, sementara masih berproses,” katanya.
Walau KPK belum merinci kasus apa yang melibatkan Gubernur Riau, kuat dugaan OTT ini berkaitan dengan proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPRPKPP, mengingat dua pejabat utama dari dinas tersebut juga turut diamankan. OTT ini menjadi yang keenam dilakukan oleh KPK sepanjang tahun 2025 — menandakan bahwa praktik korupsi di tubuh pemerintahan daerah masih jauh dari kata selesai.
Operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Riau ini memperpanjang daftar penindakan KPK terhadap pejabat publik tahun ini. OTT pertama di 2025 terjadi pada Maret lalu di Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang menjerat anggota DPRD serta pejabat Dinas PUPR setempat dalam kasus dugaan suap proyek jalan.
Kasus ini juga menjadi ironi tersendiri mengingat perjalanan karier Abdul Wahid yang dikenal inspiratif. Sosok yang pernah bekerja sebagai cleaning service itu meniti karier politiknya dari bawah hingga akhirnya menjabat sebagai Gubernur Riau. Namun, perjalanan tersebut kini tercoreng oleh dugaan praktik korupsi yang menodai kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya.
Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai jumlah uang yang diamankan atau pasal yang akan disangkakan. Lembaga antirasuah itu masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap Abdul Wahid dan sembilan orang lainnya yang turut dibawa ke Jakarta dalam dua kloter.
Publik kini menanti langkah tegas KPK dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. Jika terbukti bersalah, maka penangkapan Abdul Wahid tidak hanya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi Riau, tetapi juga memperkuat sinyal bahwa praktik korupsi di level kepala daerah masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
(*one)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
