Manokwari PB (11/03/26) – Peresmian 218 jembatan di berbagai wilayah Indonesia oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, menjadi momentum penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Peresmian tersebut dilaksanakan secara daring oleh Presiden sebagai simbol dimulainya pemanfaatan ratusan jembatan yang telah selesai dibangun. Dalam kurun waktu sekitar 2,5 bulan, pembangunan jembatan-jembatan tersebut berhasil diselesaikan dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat, (09/03/2026).
Sebanyak 218 jembatan yang diresmikan terdiri dari beberapa jenis konstruksi, yakni 77 Jembatan Bailey yang tersebar di Aceh sebanyak 40 unit, Sumatera Utara 24 unit, Sumatera Barat 11 unit, serta Jawa Tengah 2 unit. Selain itu terdapat 59 Jembatan Armco yang dibangun di Aceh 34 unit, Sumatera Utara 15 unit, dan Sumatera Barat 10 unit.
Sementara itu, pembangunan juga mencakup 82 Jembatan Perintis atau jembatan gantung yang terdiri dari Aceh 14 unit, Sumatera Utara 10 unit, Sumatera Barat 3 unit, serta 55 unit lainnya yang tersebar di berbagai daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembangunan jembatan di wilayah Aceh dan Sumatera tersebut merupakan prioritas sebagai langkah nyata bahwa negara hadir dalam menangani bencana. Keberadaan jembatan-jembatan tersebut diharapkan mampu membuka akses bagi masyarakat, terutama di wilayah yang sebelumnya mengalami keterbatasan sarana penghubung.
Pangdam XVIII/Kasuari, Christian Kurnianto Tehuteru, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya percepatan pembangunan infrastruktur tersebut. Menurutnya, keberhasilan meresmikan 218 jembatan dalam waktu relatif singkat menunjukkan komitmen kuat Pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah terpencil, termasuk di kawasan Timur Indonesia.
Ia menambahkan bahwa infrastruktur seperti jembatan memiliki peran strategis dalam memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pangdam juga menegaskan bahwa jajaran TNI di wilayah Kodam XVIII/Kasuari siap mendukung setiap program pembangunan pemerintah khususnya bagi masyarakat du Papua Barat dan Papua Barat Daya.
