Pejabat Ditantang Naik Transportasi Umum, Wamendagri Bima: Tidak Ada Masalah Selagi Waktunya Memungkinkan

- Penulis

Kamis, 6 Februari 2025 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi tantangan dari publik yang meminta pejabat negara menggunakan transportasi umum. Menurutnya, penggunaan transportasi umum bagi pejabat tidak menjadi soal selagi waktunya memungkinkan, serta jika dinilai lebih hemat dan efisien. Dirinya meyakini banyak pejabat yang sebelumnya juga merupakan pengguna transportasi umum.

“Buat teman-teman yang memang dari dulu juga, saya yakin banyak ya pejabat yang punya sejarah jadi anker (anak kereta) atau jadi roker (rombongan kereta), itu pasti sudah biasa,” terangnya kepada wartawan di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (6/2/2025).

Dirinya juga mengaku sering menggunakan transportasi umum dari kediamannya di Kota Bogor ke Jakarta saat masih menjadi pengajar di salah satu kampus. “Kadang naik bus, nyambung Metro Mini, kadang naik kereta, enggak masalah begitu,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Begitu pula saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota Bogor. Saat ada kegiatan di Jakarta, Bima juga sesekali memilih transportasi umum.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan bahwa penggunaan transportasi umum bagi pejabat lebih mempertimbangkan faktor waktu. Menurutnya, apabila agenda dari satu tempat ke tempat lain mepet, menggunakan transportasi umum menjadi kurang efisien. “Tapi kalau pagi-pagi punya spare waktu, jam sembilan baru mulai giat (kegiatan), rasanya mungkin ke kantor naik transportasi publik,” jelasnya.

READ  Sambut Indul Fitri 1446 H, Rutan Rengat Gelar Razia Bersama APH

Selain itu, penggunaan transportasi umum juga bergantung pada lokasi tempat tinggal masing-masing pejabat dengan tempat tujuan. Apabila jalur transportasi umum yang tersedia sudah nyaman dan terintegrasi dengan berbagai moda transportasi, maka hal itu tidak menjadi masalah. “Jadi menurut saya kasuistik dan sangat dilihat di mana domisili dan juga waktunya memungkinkan seperti apa,” terangnya.

Bima mengungkapkan dirinya juga sempat menjawab tantangan menggunakan transportasi umum dengan menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) dari Kota Bogor ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Rabu (5/2/2025). Momen itu dimanfaatkannya untuk sekaligus menghitung waktu tempuh dari rumahnya ke kantor bila menggunakan transportasi umum.

“Karena belum pernah tuh [menghitung waktu tempuh] sampai Kantor Kemendagri itu berapa lama,” jelasnya.

 

(Puspen Kemendagri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepala Staf Kepresidenan RI Berikan Apresiasi kepada Polri atas Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang
KKP Siap Jadi Katalisator Produk Halal Perikanan
Prof Dr Sutan Nasomal: Negara Tak Boleh Kalah oleh Spekulasi Orang Kaya, Presiden Diminta Terbitkan Keppres Ekonomi Nasional
Firman Wijaya: Kritik Perlu Dilindungi, Serangan Martabat Presiden Harus Dipisahkan
Awal Tahun 2026 yang Menguras Energi Pramono
Tragedi Kemanusiaan Lansia Tajur Halang: Dugaan Kriminalisasi, Penyanderaan, dan Rekayasa ODGJ terhadap Ny. Hotma Parulian Tobing
Imigrasi Tangerang Perluas Layanan Paspor Akhir Pekan, Buka Gerai di Tangcity Mall Setiap Sabtu
Gubernur Sumbar Tegaskan Perang Terbuka terhadap Tambang Ilegal, Instruksikan Penindakan Terpadu hingga Tingkat Nagari
Berita ini 0 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 16 Januari 2026 - 06:53 WIB

Kepala Staf Kepresidenan RI Berikan Apresiasi kepada Polri atas Pembangunan Hunian Tetap di Aceh Tamiang

Jumat, 16 Januari 2026 - 03:08 WIB

KKP Siap Jadi Katalisator Produk Halal Perikanan

Jumat, 16 Januari 2026 - 00:21 WIB

Prof Dr Sutan Nasomal: Negara Tak Boleh Kalah oleh Spekulasi Orang Kaya, Presiden Diminta Terbitkan Keppres Ekonomi Nasional

Jumat, 16 Januari 2026 - 00:14 WIB

Firman Wijaya: Kritik Perlu Dilindungi, Serangan Martabat Presiden Harus Dipisahkan

Kamis, 15 Januari 2026 - 08:16 WIB

Awal Tahun 2026 yang Menguras Energi Pramono

Berita Terbaru