Ormas BBP DPC Lebak Soroti Bangunan Tower BTS Di Kecamatan Wanasalam Yang Diduga Tak Berizin

- Penulis

Minggu, 12 Januari 2025 - 01:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suararakyat.info.Lebak Banten– Adanya pembangunan tower menara telekomunikasi di wilayah Kecamatan Wanasalam, Yang diduga belum mengantongi izin, mendapat Respons dari ketua DPC Badak Banten Perjuangan Kabupaten Lebak Dede Kodir. Pada Sabtu, 11/01/ 2025.

Aktivis kabupaten Lebak ini mulai mempertanyakan kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak, yang tidak memberikan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha nakal.

“Banyaknya Kasus menara telekomunikasi yang belum kantongi izin, kasus ini Terus terulang dan terulang kembali,” ujar Dede Kodir

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih lanjut, ia mempertanyakan kinerja pemerintah setempat saat ini. Kami langsung menemui kasi trantib kecamatan Wanasalam tentang adanya pembangunan tower, yang lebih anehnya kasi trantib itu tidak mengetahui pembangunan tower di lima titik itu berizin atau tidak, malah berkata mungkin langsung ke pak camat aja, Oleh karena itu, kami menilai bahwa komunikasi dan kordinasi dilingkungan pemerintah sangat kurang.

“Posisi bangunan tower itu juga tidak jauh dari lingkungan kecamatan, secara detail seharusnya pertanyakan syarat dan ketentuan pembangunan BTS itu” tuturnya.

READ  Lima Tahanan Kasus Perusakan Rumah Dinas Gubernur Papua Barat Daya Dibebaskan Lewat Restorative Justice

Ia menyebut bahwa hal ini menjadi pembelajaran agar tidak terus terulang kembali. Apabila ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk pemerintah.

“Tidak menutup kemungkinan pengusaha yang datang ke kabupaten Lebak akan melanggar aturan. Mengingat longgar nya penegakan aturan di kabupaten lebak.ucapnya.

Lebih lanjut Dede Kodir menegaskan hal ini menjadi pekerjaan serius untuk pemkab Lebak Guna melakukan penindakan pelanggaran aturan yang ada.

“Atau memang hal seperti ini dibiarkan begitu saja. Kalau ada oknum-oknum pengusaha nakal di kabupaten Lebak, Untuk itu, pelanggaran aturan khusus pengusaha ilegal harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya harus dihentikan kegiatan ilegal yang berpengaruh pada lingkungan sosial dan kalau pihak pemerintah tidak berani menutup atau mengsegel bangunan tower ini, maka biarkan badak Banten Perjuangan yang mengsegel nya,” Tegasnya

(Shandy -2 Nur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel www.suararakyat.info untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KORPRI Kepulauan Meranti Dukung Pemkab Selesaikan Tunda Bayar Gaji ASN, TPP, dan PPPK April 2026
MIO Sukabumi Raya Desak Bupati Asep Japar Copot Kadis PU, Dinilai Gagal dan Tak Transparan
LSM ANNAHL Bongkar Kejanggalan: Program Air MBR Sukabumi dan Jejak Rp300 Miliar
Kepala tukang: Pondasi Bak Penampungan Air Bersih Harus Presisi
Dandim 1801/Manokwari Cek Kelayakan Alat Berat di Lokasi TMMD Ke-128
Satgas TMMD Ke-128 Kodim 1801/Manokwari, Berikan Pertolongan Pertama Kepada Warga Yang Terkena Parang Saat Kerja
Aktivis Desak Kapolri Listyo Sigit Prabowo Copot Oknum Kanit Reskrim Polsek Benai, yang Diduga Terlibat Tangkap Lepas Serta Pemerasan
Peringati HUT ke-15, GRIB Jaya Meranti Gelar Reboisasi Mangrove dan Bansos untuk Warga Pesisir
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 13 Mei 2026 - 06:52 WIB

KORPRI Kepulauan Meranti Dukung Pemkab Selesaikan Tunda Bayar Gaji ASN, TPP, dan PPPK April 2026

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:45 WIB

MIO Sukabumi Raya Desak Bupati Asep Japar Copot Kadis PU, Dinilai Gagal dan Tak Transparan

Selasa, 12 Mei 2026 - 09:59 WIB

LSM ANNAHL Bongkar Kejanggalan: Program Air MBR Sukabumi dan Jejak Rp300 Miliar

Selasa, 12 Mei 2026 - 05:11 WIB

Kepala tukang: Pondasi Bak Penampungan Air Bersih Harus Presisi

Selasa, 12 Mei 2026 - 05:09 WIB

Dandim 1801/Manokwari Cek Kelayakan Alat Berat di Lokasi TMMD Ke-128

Berita Terbaru

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati saat menyampaikan paparan pada Rapat Koordinasi Percepatan Perolehan SLHS dan Peningkatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di SPPG Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Gizi Nasional

BGN Tegaskan Relawan SPPG Wajib Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

Rabu, 13 Mei 2026 - 09:57 WIB